Berantas Korupsi, KPK dan Instansi Lainnya Gelar Pelatihan Penanganan Tipikor

KPK dan beberapa instansi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan menggelar Pelatihan penanganan tindak pidana korupsi (dok. KM)
KPK dan beberapa instansi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan menggelar Pelatihan penanganan tindak pidana korupsi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan aparat penegak hukum lainnya makin kompak dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka bersama-sama menggelar pelatihan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tipikor khususnya di wilayah hukum DKI Jakarta, di Hotel Aston, Kota Bogor, Senin – Jumat (23-27/5/2016).

Kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta dari berbagai institusi, yakni 80 penyidik Polda Metro Jaya, 10 penyidik Bareskrim Polri, 35 penyidik dan jaksa penuntut Kejati DKI Jakarta, 10 penyidik dan jaksa penuntut Jampidsus RI, 5 penyidik atau penuntut umum KPK RI, 10 auditor BPK RI, dan 10 auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembukaan kegiatan dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo; Kepala PPATK, Muhammad Yusuf; Kepala Jampidsus, Arminsyah; Wakabareskrim, Irjen (Pol) Ari Dono Sukmanto; Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara; dan Direktur Investigasi Instansi Pemerintah pada Kedeputian Investigasi BPKP, Samono.

Advertisement

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa pelatihan ini untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan tipikor dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dari sinergi ini diharapkan dapat terwujud dalam kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum.

“Sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan. Tanpa kerja sama antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum khususnya penanganan perkara tipikor menjadi tidak efektif,” katanya.

Dalam kesempatan jumpa dengan awak media, Agus juga mengatakan untuk meningkatkan transparansi penanganan perkara antarlembaga penegak hukum telah dibangun koordinasi supervisi berbasis informasi teknologi.

“Memang kami tidak menyangkal masih terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kasus. Contohnya saja di laut, banyak sekali instansi yang terlibat. Padahal kalau dirampingkan bisa diefektifkan,” ungkapnya. (Raden)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*