Kepala Sekolah Dukung Penjualan Buku LKS di Sekolah

SMPN 2 Gunungguruh, Sukabumi (dok. KM)
SMPN 2 Gunungguruh, Sukabumi (dok. KM)

SUKABUMI (KM) – Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang larangan bagi pihak sekolah untuk menjual Buku Lembar Kerja Siswa (LKS), seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 tahun 2014, yang melarang pihak sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010 yang melarang tenaga pendidik baik, guru, dinas pendidikan, Pemda secara langsung maupun tidak langsung menjual atau menjadi distributor buku sekolah baik buku paket maupun LKS.

Namun hal itu masih saja marak terjadi, baik yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah atau pun disiasati melalui kerjasama dengan pihak komite sekolah sehingga tetap bisa meraup keuntungan. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

“Di sekolah anak saya masih saja dibebankan dengan kewajiban yang mengharuskan setiap muridnya membayar buku LKS. Satu buku LKS dijual Rp 8000 dan satu paketnya ada 9 mata pelajaran. Jadi kami selaku orang tua harus mengeluarkan dana Rp 72.000 untuk LKS tersebut,” terang salah satu orangtua murid yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Kupas Merdeka, Jum’at (29/04/16).

Advertisement

Ia juga mengungkapkan, bahwa program sekolah gratis yang pemerintah dengungkan sepertinya hanya jargon saja.

“Karena, faktanya sekolah anak saya masih saja mewajibkan beli LKS, dan menjualnya pun di sekolah. Jadi saya meminta dan berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan jangan hanya percaya dengan laporan dari pihak sekolah saja, tapi sesekali Pemerintah harus turun tangan dan lakukan investigasi ke sekolah-sekolah secara langsung,” katanya dengan nada kesal.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 2 Gunungguruh, Tutianah saat di komfirmasi membenarkan bahwa pihaknya dan pihak komite berdasarkan hasil rapat memutuskan untuk menjual LKS.

“Memang di sekolah ada penjualan LKS dan menurut saya tidak melanggar aturan yang ada, karena penjualan LKS diketahui oleh komite sekolah,” ujarnya.

Tutianah mengakui, bahwa penjualan LKS di sekolahnya tidak diwajibkan.

“Semua LKS yang dijual tidak kami wajibkan, hanya yang mau saja boleh beli, dan jika tidak membeli pun tidak apa-apa. Tetapi resiko ketinggalan pengetahuan,” tandasnya. (muklis/dedi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*