DPRD Kapuas Hulu Setujui 3 Raperda Ajuan Pemkab

Penandatanganan Perda baru 2016 oleh DPRD dan Bupati Kapuas Hulu, Sabtu 23/4 (dok. KM)
Penandatanganan Perda baru 2016 oleh DPRD dan Bupati Kapuas Hulu, Sabtu 23/4 (dok. KM)

PUTUSSIBAU, KALIMANTAN BARAT (KM) – DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan Rapat Paripurna Pandangan Akhir DPRD Kapuas Hulu Terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, Sabtu 23/4.

Adapun 3 Raperda Tahun Anggaran 2016 yang dibahas tersebut adalah :

1. Raperda tentang penyetaraan modal pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalbar.
2. Raperda tentang penyetaraan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Raperda tentang penyetaraan modal Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalbar

Rapat Paripurna tersebut dihadiri kurang lebih 40 orang, diantaranya Bupati Kapuas Hulu A.M.Nasir, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah, Sekda Muhammad Sukri, Sekwan Yohana Endang, Kasdim 1206/Psb Mayor Inf. Nur Cholis dan beberapa Kadis, Kabag, dan Direktur PDAM Kapuas Hulu.

Tujuan Rapat Paripurna tersebut yaitu mendengarkan Pandangan Akhir dari 7 Fraksi terhadap 3 Raperda Kabupaten Kapuas Hulu, namun 1 fraksi, yaitu fraksi PDI-P, tidak menyampaikan Pandangan Akhirnya. Adapun Ke-6 Fraksi yang menyampaikan Pandangan Akhir tersebut adalah Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PKPI, Fraksi Gerindra Dan Amanat Nasional, Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat. Dalam pandangan akhir tersebut, keenam fraksi menyetujui Raperda yang diajukan oleh Pemkab Kapuas Hulu.

Advertisement

Walaupun masing-masing Fraksi dapat menerima dan menyetujui ke-3 Raperda untuk dijadikan Perda Kabupaten Kapuas Hulu, namun mereka memberikan beberapa catatan, diantaranya:

1. Meminta kepada PT. Bank Kalbar untuk tertib administrasi khususnya mengenai masalah rincian deviden.
2. Meminta kepada PDAM Kapuas Hulu untuk meningkatkan kwalitas air dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen, serta diminta untuk memiliki etos kerja yang jelas.
3. Meminta kepada PT. Jamkrida untuk transparan dan terbuka dalam memberikan persyaratan dan pemberian kredit pada dunia usaha.

Penetapan dan pegesahan ke-3 Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 ditandai dengan penandatangan BA Perda oleh Bupati A.M.Nasir usai mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu.

Usai penetapan ke-3 Perda tersebut, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan bahwa ke-3 Raperda yang disetujui oleh Fraksi DPRD untuk dijadikan Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 dapat memberikan manfaat positif untuk perkembangan dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sementara itu dalam pantauan Rapat Paripurna tersebut berjalan aman dan lancar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu anggota Fraksi PDI-P, pihaknya tidak menyampaikan pandangan akhirnya karena Jawaban Pertanggungjawaban Bupati terhadap Padangan Umum DPRD disampaikan oleh Asisten II, H. Hasan. (Budi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*