Warga Harapkan Tambang Batu PT.GSR Segera Di Operasikan

BOGOR (KM) – Manfaat keberadaan tambang batu milik PT. Gunung Salak Rekhanusa (GSR) di kampung Jambe 2, Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, benar-benar dapat dirasakan masyarakat sekitar. Meskipun keberadaan tambang tersebut belum mulai beraktifitas maksimal, namun infrastruktur desa setempat sudah jauh mengalami kemajuan. Sehingga geliat ekonomi pun dapat dirasakan masyarakat.

Namun di sisi lain, pro kontra terhadap keberadaan tambang di masyarakat dianggap suatu hal yang wajar, mengingat ada sejumlah warga yang merasa tidak puas karena aspirasinya tidak terakomodir.

Menurut Vicky dari PT.GSR, meskipun perusahaan tambang belum berjalan, namun program CSR sudah dilakukan dengan kendaraan bantuan di Desa Antajaya dan Tanjungrasa, pengadaan sarana air bersih, serta MCK yang merupakan komitmen perusahaan yang diperuntukan bagi warga sekitar.

“Selain bentuk CSR yang telah kami berikan tersebut, keberadaan kami disini juga jelas untuk menyerap tenaga kerja bagi warga sekitar, siapa lagi yang akan kami rekrut jika bukan dari warga sini,” tuturnya.

Ia menambahkan, tidak sesuai kondisi alam yang ada di Kampung Jambe ini, warga yang menolak keberadaan aktivitas tambang legal itu juga menuding terjadi kekeringan akibat adanya PT. GSR ini. “Dari instansi terkait yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) menyatakan bahwa di sini tidak ada sumber air. Jadi pernyataan adanya kekeringan karena keberadaan kami ini dibuat-buat. Selama ini, setiap ada keluhan dari warga langsung kami tanggapi secara terbuka,” tambahnya.

Bukan hanya kontribusi pada lingkungan sekitar saja, pihak pengembang juga sudah menempuh jalur perizinan yang sesuai dengan aturan berlaku. “Kami mengadakan aktivitas tambang ini sudah mengantongi semua izin lengkap. Kalau kami yang bicara dasarnya tidak mungkin bisa dipercaya dengan langsung, jadi silahkan cek langsung ke instansi-instansi perizinan terkait pertambangan. Kami tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, gejolak dibawah yang terjadi saat ini itu diduga ada pihak yang tidak terakomodir penuh. “Penolakan warga ini akibat ada kelompok-kelompok yang tidak dilibatkan secara langsung dengan kegiatan tambang ini,” terangnya.

Menurutnya, bukan hanya warga yang kontra terhadap keberadaan pihaknya, warga yang pro adanya aktivitas tambang ini juga tak jauh banyak jumlahnya dengan yang kurang mendukung. “Warga yang menerima aktivitas kami juga banyak. Kami tidak ingin timbulkan, karena menghindari adanya gesekan antar warga. Biarkan keadaan lingkungan disini kondusif, dan persidangan gugatan warga pada kami ini berjalan di Pengadilan Negeri (PTUN) Bandung,” katanya.

Hal senada diungkapkan Sekcam Tanjung Sari, Hambali yang mengungkapkan, keberadaaan PT. GSR sudah dilengkapi dengan perizinan yang lengkap. Adanya gejolak di masyarakat di tingkat desa menurutnya hanya sebagian kecil mengingat warga desa Antajaya yang mencapai 5000 penduduk, lebih banyak yang menyetujui keberadaan tambang tersebut.

“Gejolak di bawah hanya sebagian kelompok kecil saja, dan sebenarnya hanya miskomunikasi karena semua sudah teragendakan untuk kedepannya kontribusi perusahaan tambang ini untuk warga setempat,” kata Hambali.

Adapun perizinan yang telah ditempuh PT. GSR, yakni Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang penyesuaian surat izin pertambangan daerah (SIPD) eksploitasi menjadi ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 125/30/DJB/2015 tanggal 19 Januari 2015, serta Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 539/16/BPPT tanggal 11 Oktober 2013, Gubernur hanya merekomendasikan wilayah seluas 9,57782 Ha sebagai wilayah pinjam pakai kawasan hutan. (Wawan/Faizal)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*