Mantan PPTK Dispora Tantang Bongkar Dugaan Korupsi Proyek PPLPD Cibinong

Gedung PPLPD Cibinong
Gedung PPLPD Cibinong yang diduga terjadi malpraktik KKN dalam proyek pembangunannya.

BOGOR (KM) – Menanggapi berita yang telah beredar sebelumnya, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dispora Kabupaten Bogor pada saat itu kini angkat bicara terkait dugaan dirinya terlibat malpraktik korupsi dalam pembangunan gedung wisma Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Cibinong pada tahun 2014 lalu yang terletak di kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, serta lapangan olahraga di wilayah Kecamatan Citeureup. Pasalnya, pemenang tender yang di indikasi telah di subkon-kan (diatur,red) oleh pihak PPTK dan juru bayar (Bendahara-red) Dispora Kabupaten Bogor diindikasi telah berkolaborasi dalam mengatur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut senilai kurang lebih Rp.15 miliar rupiah. Mantan PPTK Dispora Kabupaten Bogor, H. Ikin membantah keras bahwa dirinya telah mengsubkontrakkan pemenang tender yang sudah ditentukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor. Dirinya yang saat ini sudah pensiun dalam karirnya sebagai kepala seksi di Dispora dengan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor tertanggal sejak 31 September 2015 lalu. Namun ia menjelaskan, selama dia (Ikin-red) menjalankan tugas sebagai PPTK sudah sesuai tupoksi dengan surat tugas kepala Dispora yang telah ditetapkan kala itu.

“Pada saat mengemban tugas untuk membangunan gedung itu, saya pastikan tidak adanya indikasi apapun apalagi mengsubkon-kan pemenang tender yang sudah ditetapkan oleh ULP saat pelelangan pada masa tersebut,” kilah Ikin saat ditemui kupasmerdeka.com di kediamannya, Minggu (13/9/2015) malam.

Saat disinggung apakah dirinya dan juru bayar telah mengsubkon-kan pemenang tender yang seharusnya perusahaan A yang merupakan pemenang lelang di ULP, namun saat pelaksaan pembangunannya tersebut justru
Perusahaan lain yaitu PT. Padimun Golden yang terdapat di bilangan Jakarta. Dikarenakan, menurut peraturan hukum yang berlaku itu jelas-jelas melanggar aturan dengan mengsubkontrakkan pemenang lelang, sama halnya yang terjadi di proyek pembangunan RSUD Leuwiliang milik Pemkab Bogor yang diketahui saat ini Kejaksaan Negeri Cibinong telah menetapkan dua (2) orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek tersebut.

Advertisement

“Pemenang tender saya tidak sama sekali mengatur itu semua. Karena perusahaan yang mengerjakan wisma PPLPD itu asli pemenang tender yang sudah ditetapkan oleh ULP saat pelelangan pada masa itu. Memang dalam proyek itu pemkab Bogor menggelontorkan kurang lebih Rp.15 Miliar sudah termasuk include konsultan pengawas, biaya  administrasi proyek, dan lain sebagainya,” kata dia.

Ikin menerangkan, jika adanya dugaan praktik korupsi dalam proyek PPLPD itu, ia siap jika ada pihak penegak hukum manapun untuk memeriksa dirinya. “Saya berani jika ada penegak hukum yang memeriksa saya bila ada temuan dugaan KKN dalam proyek senilai Rp.15 miliar tersebut. Meskipun proyek itu bernilai milyaran rupiah saya sama sekali tidak mendapatkan UPETI sedikit pun dari proyek apalagi Rp.1 M, jika dapat pun saya ucapkan Innalillahi,” tegasnya.

Sementara itu, menurut ketua Lembaga Hukum (LBH) Bogor, Tony menyampaikan dalam permasalahan itu dia meminta penegak hukum atau lembaga pemberantasan korupsi yakni KPK agar dapat mengusut tuntas dugaan tersebut. Lantaran, jika benar adanya subkontrak pemenang lelang yang menyebabkan perusahaan pelaksana yang mengerjakan berbeda dengan pemenang tender saat pelelangan, itu patut dipertanyakan. “Ada apakah para Juru Bayar, dan PPTK itu bisa mengsubkon-kan perusahaan pemenang lelang. Jadi saya menyarankan agar penegak hukum dalam memeriksa beberapa PNS yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut melalui sisi dari fakta integritasnya,” tukasnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*