Sejak Berdiri, BUMD PPE Belum Hasilkan Keuntungan Bagi Pemkab Bogor

BOGOR (KM) – Sejak berdiri hingga kini, BUMD PT.Prayoga Pertambangan dan Energi masih belum menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi dan sudah berbadan hukum ini, sejak berdiri belum bisa menghasilkan apa-apa dan kehadirannya belum bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Bogor.

Bahkan, sejak berdiri perusahaan tersebut sudah menggunakan uang APBD kurang lebih Rp. 86 miliar dari tahap pertama dan kedua.

Menurut direktur utama PT. PPE, Radjab Tampubolon, dirinya mengakui jika berdirinya PPE memenang ditargetkan sekitar 7 tahun baru bisa break event point (BEP).

“Karena modal awal itu kami membelanjakan bahan-bahan seperti mesin dan gunung yang saat ini belum bisa diolah, jadi kami belum bisa menghasilkan keuntungan untuk menutupi biaya operasional dan gaji karyawan, dan itu diambil dari modal yang kami punya,”ujar Radjab saat
dijumpai kupasmerdeka.com diruangannya, Selasa (25/8/2015).

Dia menjelaskan, unit bisnis yang sudah berjalan seperti Aspal Mixing Plant (AMP) itu sudah menghasilkan keuntungan, namun belum bisa menutupi biaya operasional sepenuhnya di PPE.

“Namun jika sudah berjalan lebih 5 tahun, kami yakni BEP sudah terpenuhi dan seterusnya tinggal keuntungan-keuntungan yang akan didapat PT. PPE.”

Terkait pembelanjaan aset kata Radjab, pembelian lahan seluas 17,2 hektar sudah sesuai prosedur dan bersertifikat HGB. Dia menolak kalau ada tanah yang disewa karena semua aset milik PPE. “Namun semua pembelian tersebut atas keputusan dan persetujuan pemegang saham dan komisaris,” tuturnya.

Melihat persoalan tersebut, Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah menilai, selama ini keberadaan PT. PPE di Bumi Tegar Beriman tidak bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Apalagi kata Along sapaan akrabnya, hingga kini BUMD tersebut belum mendapatkan keuntungan. “Lah ngapain kalau belum dapat untung bikin
perusahaan, lebih baik bubarkan saja perusahaan tersebut dari pada hambur-hamburkan uang rakyat,” tuturnya.

Along melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah lebih terbuka dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan segelintir
orang yang menikmati keberadaan perusahaan berplat merah tersebut.

“Lah berdirinya perusahaan tersebut katanya akan untung jika sudah melebihi 5 tahun, itu juga kalau untung tetapi kalau malah merugi siapa yang tahu,” jelasnya.

Selama ini, kata dia, masih banyak prioritas penggunaan APBD yang seharusnya pro rakyat. “Lebih baik uang tersebut untuk bangun RTLH atau perbaikan jalan rusak yang masih banyak di Kabupaten Bogor ini,” tukasnya. (Sahrul)