Dianggap Tak Becus Menangani Sampah, Kinerja DKP Dipertanyakan

BOGOR (KM) – Menumpuknya sampah di wilayah Kabupaten Bogor kini bukan lagi menjadi persoalan sepele bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mempertanyakan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor. Pasalanya, sampah bertebaran dimana-mana serta minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terhadap penanggulangan sampah akan berdampak buruk bagi kesehatan 5,3 juta jiwa penduduk yang tinggal di Bumi Tegar Beriman.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Slamet Mulyadi, sampai saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum menunjukan kinerjanya dengan baik. Sampah masih berserakan di semua bahu jalan protokol di Kabupaten Bogor, jika tak secepatnya diperhatikan dirinya berjanji akan mempertanyakan persoalan ini langsung ke pihak DKP Kabupaten Bogor. “Tidak becus DKP hanya cuma menangani permasalan sampah ini, karena ketika saat saya melintasi beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Bogor ini, masih ada saja sampah-sampah berserakan yang berada dipinggir-pinggir jalan utama, kan malu,” tegas Slamet kepada kupasmerdeka.com, Rabu (26/8/2015).

Slamet menilai, bahwa permasalahan sampah adalah persoalan serius, karena akan berdampak pada kesehatan masyarakat. DKP selaku pihak yang berwenang harus segera menangani dengan serius sampah yang ada di Kabupaten Bogor. “Tidak ada taman yang layak di Bumi Tegar Beriman, ini membuktikan bahwa DKP tidak becus bekerja,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut ia mengutarakan, terlebih soal pembuangan sampah di Galuga pun menjadi sorotan disemua kalangan, dikarenakan secara geografis tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga berada di wilayah Kabupaten Bogor, namun sampah dari Kota Bogor pun dibuang ke Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor itu. “Jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuang sampah di Galuga dan ada kompensasi kepada Pemkab Bogor, kami mempunyai hak untuk mengetahui kompensasi apa yang diberikan Pemkot Bogor pada Pemkab Bogor, kalau memang ada kompensasi seharusnya DKP lebih meningkatkan kinerjanya,” tutupnya. (Sahrul)