DPR RI Sahkan Anggaran Desa 1 miliar

kupas merdeka - desa pamijahan
Ilustrasi Desa Kabupaten Bogor

DPR telah mensahkan Undang-Undang Desa pada tanggal 18 Desember 2013 yang lalu. Bagi masyarakat desa, kabar yang paling menggembirakan adalah pengakuan pemerintah terhadap eksistensi desa dan komitmen melalui Undang-Undang tersebut untuk mengalokasikan 10% dari anggaran transfer Pusat ke Daerah yang mulai dilakukan pada RAPBN 2015.
Alokasi 10% kepada desa dalam bentuk DAD (Dana Alokasi Desa) tersebut tidak mengurangi besaran anggaran yang ditransfer ke daerah, tetapi bersifat top-up. Jadi jika besaran transfer ke daerah adalah 100%, maka ditambah dengan transfer anggaran desa jumlahnya menjadi 110%. Dalam APBN 2014, transfer pusat ke daerah sebesar 526 triliun, sehingga jika tahun ini DAD diberlakukan maka nilai transfer ke desa adalah sebesar 52,6 triliun rupiah.
Dengan besaran seperti itu, maka rata-rata setiap desa di Indonesia yang memiliki jumlah 72 ribu tersebut akan menerima DAD sebesar 800 juta rupiah per tahun.

Dana yang dimiliki oleh desa akan semakin besar jika ditambahkan dengan 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bagi Hasil Daerah (DBH) yang berasal dari Pajak dan Retribusi.

Tata Kelola Desa

Dengan memiliki dana sebesar ini, rasanya desa tidak perlu lagi menunggu lama untuk merealisasikan usulan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan perekonomiannya. Terutama jika usulan itu harus dibiayai melalui APBD Kabupaten, seperti selama ini. Masalah paling besar yang akan dihadapi oleh desa sekarang bukan lagi kelangkaan (scarcity) dana pembangunan, tetapi bagaimana tata kelola (governance) yang baik agar banjir dana ini tidak menjadi malapetaka bagi pemerintahan desa.

Malapetaka tersebut akan sangat mungkin terjadi mengingat kapasitas penyelenggara desa dalam manajemen keuangan dan anggaran yang sangat lemah. Jika hal ini terjadi, maka kita akan menyaksikan ribuan penyelenggara desa yang menjadi penghuni hotel prodeo. Malapetaka lain adalah semakin panasnya persaingan untuk merebut posisi kepala desa yang jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menjadi sumber konflik horizontal di perdesaan.
Disamping pengelolaan keuangan, ada 2 hal penting lain yang menjadi agenda perbaikan tata kelola desa. Pertama adalah soal aset desa, dimana semua infrastruktur yang berupa jalan, jembatan, bangunan bahkan kekayaan alam yang ada di desa harus diinventarisasi dan didaftar sebagai aset desa. Desa dengan demikian tidak hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) tetapi juga menyusun Neraca Desa yang diantaranya berisi daftar aset dan nilainya yang dimiliki desa.

Pengelolaan agar aset desa menjadi produktif dan tidak terbengkalai menjadi tantangan tersendiri. Kedua adalah kewenangan desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai badan usaha meski berskala desa hendaknya bisa dikelola dan menghasilkan keuntungan. Jika tidak, nasibnya tentu akan seperti BUMN dan BUMD yang justru menjadi beban keuangan pemerintah serta menjadi ajang perampokan aset oleh keluarga penguasa.

Nafsu Pemekaran

Desa memiliki kewenangan yang besar dan memonopoli hampir semua urusan yang dilakukan di wilayahnya. Sejak tahun 2015 nanti, Pemerintah pusat hingga kabupaten tidak lagi memiliki kuasa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara langsung di desa jika hal itu merupakan kegiatan yang berskala desa. Semua proyek-proyek itu harus dikoordinasian dan diiintegrasikan dengan kegiatan desa. Ini dimaksudkan untuk menutup celah akal-akalan penggunaan anggaran pemerintah melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan yang tidak melibatkan desa.

Secara sederhana, desa kini tidak bisa menjadi obyek dari proyek-proyek pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Bahkan kebutuhan desa saat ini tidak lagi memerlukan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah karena mereka memiliki uang sendiri. Kebutuhan desa saat ini adalah pendampingan untuk memperkuat kapasitas penyelenggara desa mengelola uang yang jumlahnya hampir milyaran setiap tahun agar benar-benar sesuai dengan harapan masyarakatnya dan bukan untuk memenuhi keinginan hasrat segelintir pimpinan desa.

Dengan fasilitas yang dimiliki desa, tentu akan mendorong keinginan masyarakat mendirikan desa-desa baru atau memisahkan diri dari desa induknya seperti pengalaman pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia sejak periode 1999 hingga hari ini. Jika pemerintah tidak segera mengatur pembentukan dan atau pemekaran desa secara ketat, bukan tidak mungkin hasrat mendirikan desa baru akan lebih besar dan jumlah desa akan berkali-kali lipat dibanding saat ini. Jika hal itu terjadi tentu saja akan memperkecil alokasi dana yang diterima desa dan akhirnya kembali tergantung dari sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah.

Reorientasi Partai Politik

Yang tak kalah menarik adalah implikasi yang akan terjadi sehubungan dengan berlakunya undang-undang desa terhadap partai politik dan perebutan kekuasaan di tingkat nasional dan daerah. Jika di masa lalu, wilayah kecamatan dan desa menjadi daerah “massa mengambang” dan menjadi rebutan antarparpol dengan janji-janji gombal untuk membangun infrastruktur desa atau dengan pemberian amplop sekadarnya pada saat Pemilu Legislatif/Pemilukada/Pilpres, maka pendekatan seperti itu tentu tidak lagi sesuai. Masyarakat di desa akan jauh lebih menghormati para calon yang bisa memberi solusi dan memfasilitasi penguatan masyarakat serta pemerintahan di wilayah mereka.

Partai politik hendaknya juga melaukan reorientasi dalam kampanyenya dan merubah pendekatan dengan lebih banyak melakukan pendampingan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Disamping itu, anggota DPR/DPRD terpilih juga tak perlu lagi berkeringat untuk mencari-cari proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah sekedar untuk memenuhi janji pada konstituen di desa. Akan jauh lebih bermakna jika anggaran daerah diarahkan untuk melakukan program pendampingan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagaimana disebut di atas.

Semoga saja pemberlakukan undang-undang desa menjadi awal perbaikan kesejahteraan masyarakat desa, tempat sebagian besar penduduk miskin bertempat tinggal dan selama ini ditinggalkan pemerintah dalam pembangunan. (KM).

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*