Viral Foto Wakil Presiden Dijadikan Bahan Olok-Olok, Pendidikan Tinggi Seharusnya Melahirkan Adab, Bukan Kebencian

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses

Fenomena beredarnya berbagai video dan konten viral di media sosial yang menampilkan foto Wakil Presiden Republik Indonesia dengan narasi, gambar, maupun tindakan yang dinilai merendahkan, patut menjadi bahan renungan bersama. Kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap warga negara, tetapi kebebasan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan etika, kesantunan, dan adab dalam kehidupan bermasyarakat.

Kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Bahkan, seorang Wakil Presiden sekalipun tidak boleh ditempatkan di atas kritik dan pengawasan publik. Namun, kritik yang sehat harus dibangun melalui argumentasi, fakta, dan gagasan yang bertanggung jawab, bukan melalui penghinaan, pelecehan, atau tindakan yang sengaja merendahkan martabat seseorang.

Ada satu hal mendasar yang perlu kita renungkan: untuk apa seseorang memiliki pendidikan tinggi apabila tidak mampu menjaga adab dan menghormati sesama manusia?

Pendidikan bukan sekadar gelar akademik, ijazah, atau kemampuan menyampaikan pendapat. Pendidikan sejatinya membentuk karakter, memperluas wawasan, melatih kedewasaan berpikir, serta menumbuhkan kesadaran tentang batas antara kebebasan dan tanggung jawab.

Orang berpendidikan seharusnya mampu membedakan kritik dengan penghinaan, keberanian dengan kesombongan, serta kebebasan berpendapat dengan tindakan yang melukai kehormatan orang lain.

Jabatan Wakil Presiden memang merupakan jabatan publik yang dapat dikritik dan dievaluasi. Akan tetapi, menghormati jabatan dan menjaga etika dalam menyampaikan kritik bukan berarti harus menyetujui seluruh kebijakan atau tindakan pemegang jabatan tersebut.

Demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila ruang publik dipenuhi kebencian, caci maki, dan konten yang hanya mengejar popularitas melalui penghinaan.

Lebih memprihatinkan apabila konten semacam itu diproduksi, disebarluaskan, atau dibenarkan oleh orang-orang yang mengaku memiliki wawasan luas dan pendidikan tinggi. Sebab, kecerdasan tanpa adab berpotensi melahirkan kesombongan, sedangkan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi alat untuk merusak kehidupan sosial.

Kita juga perlu mengingat bahwa media sosial bukan ruang tanpa aturan. Setiap konten yang diproduksi dan disebarluaskan memiliki konsekuensi sosial maupun hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran.

Adab Bukan Tanda Kelemahan

Menghormati orang lain bukan berarti kehilangan keberanian untuk mengkritik. Justru, kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain merupakan tanda kedewasaan dan kualitas intelektual.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki banyak orang pintar, tetapi bangsa yang masyarakatnya mampu menjaga kehormatan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan akal sehat.

Jangan sampai generasi muda belajar bahwa menghina adalah bentuk keberanian, mempermalukan orang lain adalah kecerdasan, dan menyebarkan kebencian merupakan kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, yang perlu kita bangun bukan budaya memuja pejabat, melainkan budaya demokrasi yang kritis sekaligus beradab.

Sebab, siapa pun yang memegang jabatan publik wajib siap dikritik, tetapi siapa pun yang menyampaikan kritik juga wajib memahami etika.

Pendidikan boleh membuat seseorang semakin tinggi ilmunya, tetapi adab seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati. Sebab, setinggi apa pun ilmu dan jabatan seseorang, tanpa adab, nilai kemanusiaan akan kehilangan maknanya.

*) – Pendiri media Kupas Merdeka