Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Pendidikan Gibran, Gugatan di PTUN Gugur

JAKARTA (KM) — Dinamika sengketa administrasi terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak akhir.

Pencabutan suket penyetaraan pendidikan Gibran tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak Kemendikdasmen selaku tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11).

Dalam persidangan, tim hukum Kemendikdasmen menyatakan bahwa surat pencabutan telah diserahkan kepada Ketua PTUN Jakarta serta majelis hakim pada Kamis pagi.

​”Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua PTUN Jakarta di pagi hari tadi,” ujar kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim.

Langkah administratif ini langsung mengubah arah persidangan gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam sidang lanjutan beragenda penyampaian replik serta penyerahan bukti tambahan yang digelar pada Kamis (12/11), pihak Kemendikdasmen selaku Tergugat meminta majelis hakim untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara.

Pencabutan Suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami mohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” ucap kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim PTUN Jakarta Timur.

Permohonan Penghentian Perkara

Dokumen resmi permohonan penghentian perkara beserta bukti pencabutan suket telah diserahkan pihak kementerian melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN pada Kamis pagi.

Surat tersebut merujuk pada pelaksanaan putusan kasasi MA nomor 742 K/TUN/2026 juncto putusan PT TUN Jakarta nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT dan putusan PTUN Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Ketua majelis hakim pun mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut untuk dicatat dalam berita acara sidang.

Gayung bersambut, pihak Penggugat dari PT Mercy Toga Kirana yang diwakili kuasa hukumnya, Denny Indrayana, turut mengajukan permohonan pencabutan gugatan.

Menurut Denny, esensi perkara telah hilang seiring dengan putusan kasasi MA atas gugatan warga bernama Subhan Palal pada 30 Oktober 2026 lalu, yang membatalkan keabsahan suket tersebut, ditambah dengan keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Dengan sudah dibatalkan dan sudah dicabut, tidak ada lagi objek gugatan. Karena itu, tadi kami menegaskan agar permohonan kami perkara ini, penggugat cabut, dikabulkan,” ucap Denny Indrayana.

Pihak Tergugat Menyatakan Keberatan

Meski Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk menyudahi sengketa, jalan menuju penghentian sidang tidak serta-merta mulus.

Pihak Tergugat Intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, menyatakan keberatan dan menolak permohonan penghentian perkara tersebut. Mereka bersikukuh agar majelis hakim tetap melanjutkan proses persidangan hingga putusan akhir.

Sebagai latar belakang, polemik Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 bermula dari gugatan warga bernama Subhan di PTUN Jakarta. Meski sempat ditolak di tingkat pertama dan banding, upaya kasasi Subhan dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu itu tidak sah, batal demi hukum, dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Menyikapi silang pendapat antara para pihak di ruang sidang, majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk menunda ketuk palu.

Hakim menyatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu guna menentukan nasib kelanjutan perkara gugatan PT Mercy Toga Kirana tersebut.

Terpisah, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis (12/11) mengonfirmasi bahwa pencabutan tersebut ditetapkan lewat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.

​”Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Yusril.

Yusril menilai langkah pemerintah ini bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan bentuk kewajiban pejabat pemerintahan dalam mematuhi putusan pengadilan sesuai amanat Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Reporter: **** RWN

Editor: Yoe