Rekam Jejak Ahrie Sonta yang Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta (KM) — Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik karena telah melakukan penyadapan secara ilegal dengan salah satu korban Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

“Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isir menerangkan, dalam sidang itu juga dinyatakan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran, sehingga dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Perbuatan itu berupa menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.

Menurut Isir, dalam persidangan telah dipastikan perbuatan itu dilakukan saat Ahrie Sonta menjabat Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Namun, usai putusan dibacakan, Ahrie Sonta menyatakan akan melakukan upaya lanjutan atas putusan tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ucapnya.

Isir menyampaikan, persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 20.10 WIB. Sejumlah saksi pun dihadirkan dalam sidang tersebut.

Atas dugaan perbuatan tersebut, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kemudian, Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.

Ditambahkan Isir, selanjutnya akan dilakukan lanjutan sidang kepada terduga pelanggar lainnya dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas. Sidang ini pun menghadirkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal sebagai bukti keterbukaan Polri dalam penanganan perkara.

“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain,” ucapnya.

Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Untuk ketiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi tak dilakukan penahanan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Karir hancur karena kasus Penyadapan

Ahrie Sonta Nasution sebenarnya merupakan perwira POlri dengan karir sangat cemerlang. Ia bahkan memegang rekor alumni Akpol termuda dengan jabatan Bintang Dua. Ahrie menjadi satu satunya Akpol tahun 2002 yang sudah meraih pangkat Irjen Pol

Ahrie pernah menjabat sekretaris pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan ajudan Presiden Prabowo, menjabat Kadivkum Polri sejak Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026, menggantikan Irjen Agus Nugroho.

Ia menyandang pangkat inspektur jenderal pada usia 45 tahun, sehingga tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri.

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri sejak Oktober 2026, sekaligus tercatat sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri.

Rekam jejak Ahrie mendapat pengakuan dari Komisi Kepolisian Nasional saat ia terpilih sebagai ajudan Presiden pada 2024.

Ahrie lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2002 sebagai bagian dari Batalyon Wicaksana Laghawa. Di awal kariernya, ia pernah bertugas di Jawa Timur, antara lain sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo.

Nama Ahrie mulai menonjol saat bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebagai Kepala Unit di Subdirektorat II pada 2018, ia terlibat dalam pengungkapan lebih dari 100 kilogram narkotika dalam waktu dua bulan. Ahrie juga turut membongkar sindikat narkoba asal Taiwan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.

Ia kemudian bertugas di Mabes Polri sebagai Kepala Tim Monitoring Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri pada 2019. Ia juga tercatat pernah terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua serta operasi keamanan di Sulawesi Tengah.

Pada Juli 2020, saat berpangkat ajun komisaris besar dan bertugas sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber, ia tergabung dalam tim yang menangkap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tim penangkap Djoko Tjandra itu dipimpin langsung Kepala Bareskrim saat itu, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Djoko Tjandra ditangkap di apartemennya pada 30 Juli 2020 dan dibawa pulang ke Indonesia pada malam yang sama setelah 11 tahun buron.

Hubungan kedinasan dengan Listyo itu kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya dalam karier Ahrie.

Pada 18 Agustus 2020, Ahrie dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok, menggantikan AKBP Kurniawan Tandi Rongre. Selama memimpin polres itu, ia menjalankan program #PriokBermasker untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mengungkap sejumlah kasus narkoba, termasuk penangkapan selebgram Millen Cyrus dalam kasus sabu.

Pada 20 Januari 2021, Ahrie menjadi satu-satunya kapolres yang diajak Listyo Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR.

Sebulan kemudian, Ahrie diangkat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri pada Staf Pribadi Pimpinan Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/318/II/KEP/2021 tertanggal 18 Februari 2021. Posisinya sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok diisi AKBP Putu Kholis Aryana.

Pada Agustus 2021, Ahrie menerima kenaikan pangkat luar biasa dari ajun komisaris besar menjadi komisaris besar, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menerima kenaikan pangkat luar biasa tersebut.

Ahrie meraih gelar doktor ilmu kepolisian pada 2018 melalui beasiswa Polri, dengan disertasi tentang reformasi budaya kepolisian di tingkat polres. Ia menyelesaikan pendidikan magister dan doktor ilmu kepolisian dengan predikat cumlaude, serta menempuh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri.

Pada 2024, ia lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri dengan predikat terbaik matrikulasi penyetaraan, dan pernah mengikuti pendidikan kejuruan di luar negeri.

Pada Oktober 2024, Ahrie terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri, menggantikan Mayor Teddy Indra Wijaya. Ia menjadi satu-satunya yang lolos dari enam perwira berpangkat komisaris besar yang menjalani tes dari Sekretariat Militer Presiden.

“Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi,” kata Listyo saat mengonfirmasi terpilihnya Ahrie pada 23 Oktober 2024.

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden, Ahrie menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 6 Oktober 2025, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dalam upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang menyandang pangkat jenderal. Setahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Kadivkum Polri dengan pangkat inspektur jenderal.

Semua karir cemerlang yang dijalani Ahrie berakhir di sidang etik Polri. Ia dipecat dengan tidak hormat, sehingga prestasinya yang cemerlang berakhir di kasus penyadapan. Setelah Ahrie, para tersangka lainnya juga kemungkinan akan mendapat sanksi yang sama, dipecat dari Polri.

Reporter **** Rwn