Kuasa Hukum Keluarga ART Rini Siap Buat Laporan Baru Usai Fakta Sidang Ungkap Dugaan Perintah Majikan

BOGOR (KM) – Tim kuasa hukum keluarga mendiang asisten rumah tangga (ART) asal Garut, Rini Rohmawati (RR), menyatakan akan segera membuat laporan polisi (LP) baru menyusul terungkapnya fakta persidangan dalam sidang pemeriksaan terdakwa. Langkah hukum tersebut ditempuh untuk menyeret pihak lain yang diduga memerintahkan dan mengancam para terdakwa untuk menganiaya korban.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga korban dari Kantor Hukum Sarumaha and Partners, yang terdiri atas Faedonajokho Sarumaha, S.H., M.H., Muhammad Nuh Rizal, S.H., Putrawan Duha, S.H., dan Dolan Alwindo C., S.H.

Menanggapi adanya bantahan dari pihak majikan yang akrab disapa “Mami” atas keterangan para terdakwa, tim kuasa hukum menilai hal itu merupakan hak yang bersangkutan. Namun, mereka menegaskan bahwa perkara ini harus dilihat dari rangkaian peristiwa secara utuh.

“Bagi kami selaku kuasa hukum, itu hak dia untuk menerima atau membantah. Namun, melihat kasus ini bukan hanya berdasarkan pernyataan dan bantahan di persidangan, melainkan dari rangkaian peristiwa secara utuh mengenai bagaimana perlakuan majikan selama ini kepada para ART-nya,” ujar tim kuasa hukum dalam keterangannya (10/11/2026).

Menurut kuasa hukum, kesaksian di bawah sumpah yang disampaikan ketiga terdakwa, yakni N, Y, dan F, telah menjawab pertanyaan publik mengenai motif para terdakwa tega menyiramkan air panas ke tubuh rekan sesama ART.

“Tadi di persidangan, terang benderang ketiga terdakwa menyampaikan dengan jelas bagaimana selama ini mereka dan korban diperlakukan hingga terjadi peristiwa nahas yang membuat korban meninggal dunia. Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka melakukan itu karena diperintahkan dan diancam oleh salah satu majikan mereka,” tegasnya.

Keterangan foto: Kuasa Hukum RR, Faedonajokho Sarumaha, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada media (10/11).

Soroti Dugaan Praktik Mendekati Perbudakan

Selain dugaan tindak kekerasan, tim kuasa hukum keluarga korban juga menyoroti sistem kerja dan penggajian di rumah tersebut yang dinilai tidak manusiawi. Para pekerja disebut tidak mendapatkan kepastian gaji, tidak memiliki hak libur maupun cuti, hingga dibatasi akses komunikasinya dengan keluarga karena dilarang memegang telepon genggam.

“Soal sistem penggajian dan pemberi kerja juga, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu sudah mendekati praktik perbudakan,” ungkapnya.

Kuasa hukum juga mengapresiasi ketelitian majelis hakim yang mempertanyakan kejanggalan pengakuan majikan yang mengaku tidak mengetahui kondisi korban. Pasalnya, jarak kamar korban dengan kamar majikan hanya terpaut sekitar tiga hingga empat meter dalam satu rumah yang sama.

Siap Tempuh Langkah Hukum Baru

Kesaksian para terdakwa di bawah sumpah dinilai menjadi petunjuk serta alat bukti baru bagi pihak keluarga korban untuk memperluas pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian Rini Rohmawati.

“Fakta persidangan hari ini adalah petunjuk baru bagi kami. Keterangan dan kesaksian di bawah sumpah ini akan kami jadikan bukti dan akan segera kami buatkan laporan polisi kepada pihak-pihak yang disebutkan memerintahkan dan mengancam para pelaku,” tuturnya.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik yang menyuruh, mengancam, maupun berupaya mengaburkan fakta peristiwa, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kendati demikian, seluruh kesaksian yang terungkap dalam persidangan maupun rencana pelaporan baru dari pihak keluarga korban merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter: Drajat