KPK Didesak Usut Kelanjutan “Ijon” Proyek Di Kabupaten Bekasi, Diduga Kontraktor H. Oong Selalu Mendapatkan Paket Proyek Miliaran

Kabupaten Bekasi (KM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan kelanjutan pemeriksaan dan penyidikan “ijon” proyek di Kabupaten Bekasi, sejumlah proyek berniliai miliaran rupiah di tahun 2026, di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) salah satu kontraktor bernama Samsul Ma’arif alias H. Oong masih mendapatkan paket proyek puluhan miliar, sedangkan namanya sempat di sebut pada waktu sidang ijon kasus eks Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Sejauh ini, terkait dugaan ijon proyek masih berkelanjutan. Perlu diketahui, H. Oong diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus pengembangan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Dari hasil monitor media kupasmerdeka.com.proyek yang dikerjakan kontraktor H oong, yakni. Penanganan Darurat Jalan Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan nomor SPP:100.3.3/213/SPK/PJL-DSDABMBK/APBD/2026, CV. Putra Mulia. Nilai Anggaran RP. 3.777.332.897,00

Pelebaran Jalan Tambun-Wanasari, Kecamatan Tambun Selatan. Nomor SPK:000.3.3/328/SPK/PJL-DSDABMBK/APBD/2026 CV. Sengon Jaya Persada nilai kontrak RP. 1.551.994.426,00.

Selain dua judul kegiatan tersebut, masih banyak lagi proyek yang dikerjakan H. Oong di beberapa wilayah.

Menurut Gabriel Yudhistira, Sekjen Komunitas Peduli Bekasi (KPB) menilai praktik ijon proyek di Kebupaten Bekasi, dikarenakan adanya kedekatan dan setoran fee kepada para pejabat di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan KPK harus melakukan pemeriksaan kelanjutan adanya dugaan praktik suap ijon proyek. Kalau memang masih ada aliran dana segera buktikan lewat proses hukum,”katanya kepada kupasmerdeka.com Selasa, (10/11/2026).

Apalagi, kata Gabriel Yudhistira, dari tahun ke tahun H. Oong selalu mendapatkan bnayak paket proyek puluhan miliar dari Dinas SDABMBK Kebupaten Bekasi. Jangan biarkan Ijon proyek Jadi “Strategi” bisnis antara kontraktor dan para pejabat.

Kasus ini membuka kembali diskusi publik tentang ijon—praktik lama yang kerap berulang dalam pengadaan proyek pemerintah. Dalam konteks birokrasi, ijon berarti pemberian uang atau keuntungan di muka kepada pejabat berwenang dengan tujuan mengamankan proyek di kemudian hari,”ungkap Gabriel

Terkait ijon proyek, lebih lanjut Gabriel Yudhistira menjelaskan, hal ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan akar dari banyak persoalan korupsi. Ketika uang sudah diterima di awal, keputusan menjadi tidak lagi objektif. Proyek berpotensi dikerjakan asal-asalan, anggaran membengkak, dan kepentingan publik terpinggirkan.

Oleh karena itu, dirinya meminta lembaga antirasuah itu segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kelanjutan atas dugaan korupsi di sejumlah proyek di pemerintahan Kebupaten Bekasi yang dinilai telah merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah,”tegasnya.

Reporter. Den