PETISI 26 Desak KONI Kabupaten Bogor Teken Petisi Transparansi Anggaran Porprov 2026

BOGOR (KM) – Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melalui PETISI 26 mendesak KONI Kabupaten Bogor menandatangani petisi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026.

Desakan tersebut muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap tata kelola anggaran publik di Kabupaten Bogor. PETISI 26 menilai, target Kabupaten Bogor Juara harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Juru bicara PETISI 26 menegaskan, penandatanganan petisi menjadi bentuk komitmen moral KONI dalam memastikan dana hibah dari APBD yang digunakan untuk pembinaan atlet dan persiapan Porprov dikelola secara akuntabel.

Secara normatif, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur pengelolaan dana keolahragaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Penggunaan dana hibah daerah juga harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

PETISI 26 menegaskan, prestasi olahraga tidak cukup diukur dari perolehan medali, tetapi juga dari integritas pengelolaan anggaran yang menopangnya.

“Bogor Juara harus dibarengi tata kelola yang bersih. Jangan sampai target prestasi justru mengabaikan transparansi penggunaan uang rakyat,” demikian sikap yang disampaikan dalam materi desakan PETISI 26.

Melalui petisi tersebut, masyarakat sipil mendorong keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, realisasi belanja, serta pertanggungjawaban dana Porprov 2026. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak KONI Kabupaten Bogor mengenai desakan penandatanganan PETISI 26. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai prinsip jurnalistik.

Reporter: Gast

Editor: Yoe