GOR Pajajaran Semrawut, Dugaan Fee Proyek Harus Diusut! AKB Desak Walkot Bogor Evaluasi dan Copot Kadispora

BOGOR (KM) – Aliansi Kaypang Bogor (AKB) menyatakan akan menggelar aksi reformasi untuk mendesak Wali Kota Bogor segera muncul dan mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Desakan ini muncul menyusul sorotan terhadap kondisi sarana dan prasarana Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran yang dinilai semrawut, serta adanya dugaan praktik pemberian “fee” kepada Kepala Dispora dalam proyek pekerjaan GOR Pajajaran yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh.

Bagi AKB, GOR Pajajaran bukan sekadar bangunan atau fasilitas olahraga milik pemerintah daerah. GOR tersebut merupakan ruang publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan atlet, pengembangan potensi pemuda, dan penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana yang tidak tertata dengan baik menjadi persoalan serius yang perlu diperhatikan, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaannya.

Koordinator Aliansi Kaypang Bogor menegaskan bahwa persoalan GOR Pajajaran tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata. Menurutnya, kondisi fasilitas olahraga yang semrawut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Dispora Kota Bogor, terutama ketika pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas publik dikelola secara optimal.

“GOR Pajajaran adalah fasilitas publik yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bogor, bukan hanya menyisakan persoalan dalam penataan sarana dan prasarananya. Kami menganalisis bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pekerjaan di kawasan tersebut dilakukan,” tegas koordinator AKB.

Selain persoalan sarana dan prasarana, AKB juga menyoroti adanya dugaan “fee” kepada Kepala Dispora dalam proyek pekerjaan GOR Pajajaran. Dugaan tersebut dinilai sebagai permasalahan serius yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh aparat yang berwenang apabila terdapat bukti atau indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

AKB menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak ingin uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas olahraga justru dibayangi dugaan biaya praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendesak agar dugaan ini dibuka secara terang benderang, diperiksa secara objektif, dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup,” lanjutnya.

Menurut AKB, permasalahan ini juga harus dilihat dalam konteks kesiapan Dispora Kota Bogor menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. Ketika fasilitas olahraga masih menjadi sorotan, sementara kesiapan menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi juga dipertanyakan, maka evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora menjadi semakin mendesak.

AKB menilai Wali Kota Bogor tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan tersebut. Sebagai pimpinan pemerintahan daerah, Wali Kota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan perangkat daerah berfungsi secara profesional.

Adapun tuntutan Aliansi Kaypang Bogor (AKB) adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Wali Kota Bogor menyalakan dan mencopot Kepala Dispora Kota Bogor apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pekerjaan GOR Pajajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kualitas pekerjaan, dan penggunaan anggaran.
3. Mendesak klarifikasi terbuka dan pemeriksaan atas dugaan biaya dalam proyek pekerjaan GOR Pajajaran yang disebut-sebut berkaitan dengan Kepala Dispora Kota Bogor, tanpa menyimpan asas praduga tak bersalah.
4. Mendesak aparat penegak hukum membenarkan dugaan tersebut apabila terdapat informasi awal dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
5. Menuntut pembenahan sarana dan prasarana GOR Pajajaran agar layak, tertata, aman, dan mampu menunjang kebutuhan atlet serta masyarakat.
6. Mendesak transparansi pengelolaan anggaran dan proyek di lingkungan Dispora Kota Bogor.
7. Menuntut evaluasi keseluruhan terhadap kesiapan Dispora menghadapi Porprov Jawa Barat.

Koordinator AKB menegaskan bahwa rencana aksi intensifikasi yang akan dilakukan AKB merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami akan mengawali persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut yang konkret. Kami meminta Wali Kota Bogor tidak menutup mata terhadap kondisi GOR Pajajaran dan berbagai persoalan yang menjadi sorotan di tubuh Dispora. Jika dugaan fee memiliki dasar bukti, maka harus diperiksa secara serius oleh pihak yang berwenang. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, tutupnya.

Reporter: Ki Medi

Editor: Yoe