Pemerintah Jangan Hanya Galak Kepada Debu , Tapi Tutup Mata Terhadap Asap dan Limbah

Oleh: Thohirudin ,SH, ST, MM, CTMP *)

(KM) — Ada yang terasa janggal dalam cara pemerintah memperlakukan persoalan lingkungan.

Ketika truk pengangkut tanah melintas dan meninggalkan debu di jalan, pemerintah bisa begitu cepat menunjukkan kewenangannya. Aturan ditegakkan, kendaraan diawasi, masyarakat diminta patuh.

Tetapi ketika cerobong industri mengepulkan asap, ketika dugaan limbah industri mengalir ke sungai, ketika tanah dan lingkungan sekitar diduga tercemar bahan berbahaya dan beracun (B3), pertanyaannya: secepat apa pemerintah bergerak?

Inilah yang membuat publik bertanya: apakah penegakan aturan lingkungan hanya tajam kepada yang terlihat di jalan, tetapi tumpul terhadap pencemaran yang berlangsung di balik pagar industri?

Debu truk memang mengganggu. Jalan kotor, jarak pandang terganggu, kesehatan masyarakat bisa terdampak. Tetapi pencemaran udara dari aktivitas industri dan pembuangan limbah ke lingkungan juga bukan perkara kecil. Dampaknya bahkan berpotensi jauh lebih panjang karena menyentuh udara, air, tanah, kesehatan manusia, hingga ekosistem.

Karena itu pemerintah jangan terjebak pada politik pencitraan penertiban.

Jangan sampai debu truk menjadi tontonan penegakan hukum, sementara asap cerobong dan dugaan aliran limbah justru luput dari pengawasan.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan pemerintah yang sekadar terlihat sibuk, melainkan pemerintah yang adil, konsisten dan berani.

Kalau truk tanah wajib ditertibkan, industri juga wajib diawasi.

Kalau debu dipersoalkan, emisi harus diperiksa.

Kalau jalan harus dijaga kebersihannya, sungai dan tanah juga harus dilindungi.

Dan kalau benar ditemukan pelanggaran lingkungan, siapa pun pelakunya, pengusaha kecil maupun perusahaan besar harus diperlakukan sama di depan hukum.

Sebab lingkungan hidup bukan milik pemerintah, bukan milik pengusaha, dan bukan pula milik kelompok tertentu.

Lingkungan adalah hak publik.

Jangan sampai pemerintah terlihat sangat “galak” terhadap debu yang beterbangan di jalan, tetapi mendadak kehilangan suara ketika berhadapan dengan cerobong industri dan limbah yang mengalir ke sungai.

Publik tidak membutuhkan pemerintah yang lebay.

Publik membutuhkan pemerintah yang hadir, tegas, dan tidak tebang pilih.

*) Penulis adalah Sekjen DPP Gabungan Masyarakat Tanggerang (GAMATA) Nusantara