Pekerja Proyek Sekolah Rakyat Jasinga Menjerit, Gaji 1,5 Bulan Belum Dibayar

BOGOR (KM) – Di balik kemegahan agenda kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, ke Sekolah Rakyat di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pada Senin (3/8), tersimpan cerita pilu dari balik dinding bangunan. Puluhan pekerja proyek pembangunan gedung sekolah tersebut mengaku belum menerima upah selama hampir dua bulan.

Proyek yang melibatkan pihak PPL dan kontraktor Brantas ini menyisakan nestapa bagi para pekerja lokal. Hak upah mereka selama 1 bulan 2 minggu hingga kini diduga belum kunjung dibayarkan oleh pihak manajemen.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan pekerja, A dan F. Mereka mengaku kebingungan mencari keadilan karena selama ini hanya diberikan janji manis oleh pihak pengelola proyek.

“Pak, saya belum dibayar dari pihak PPL, entah dari pihak Brantas. Total semuanya mencapai Rp178 juta untuk enam mandor. Tolonglah dibantu,” ujar A dengan nada memelas saat ditemui di lokasi proyek, Senin (3/8).

A menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran ini sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Selama masa tersebut, puluhan pekerja yang mayoritas merupakan warga asli daerah setempat (pribumi) terus digantung tanpa kepastian.

“Gaji saya sendiri saja sudah tertunggak kurang lebih Rp22 juta, di mana rata-rata per bulan pekerja harusnya menerima hampir Rp8 juta. Total ada puluhan pekerja yang nasibnya sama seperti kami,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh F, pekerja lainnya. Ia menyayangkan sikap acuh dari pihak manajemen proyek, khususnya oknum pemborong utama berinisial H, serta A yang menjabat sebagai Project Manager (PM) dari pihak PPL.

“Tidak ada yang bersuara dan membantu kami di sini. Kami sudah beberapa kali mencoba mempertanyakan hak kami dan melakukan aksi demo ke kantor proyek, tapi tidak ada respons. Malah kami disuruh mencari Pak H sendiri,” ketus F.

Dirinya menegaskan bahwa para pekerja tidak seharusnya menjadi korban dari masalah internal antar-pemborong. Menurutnya, manajemen yang berada di kantor lokasi proyek wajib bertanggung jawab penuh atas hak-hak para kuli bangunan.

“Kami kerja di sini mengikuti arahan mereka semua. Saat diminta jangan rusuh, kami tertib. Tapi hak kami mana? Cuma janji-janji saja yang tidak pernah ditepati,” cecar F.

Para pekerja yang telah menguras keringat sejak awal pembangunan proyek ini kini menggantungkan harapan besar kepada pemerintah daerah. Momentum kedatangan Wakil Bupati diharapkan mampu menjadi jembatan agar pihak PPL maupun kontraktor Brantas segera melunasi kewajiban mereka.

“Harapan kami cuma satu, bayar! Itu hak kami dan kewajiban mereka. Kami warga asli sini yang bekerja, tapi kenapa kami yang justru tidak dibayar?” pungkas A.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Project Manager (PM) PPL maupun perwakilan kontraktor Brantas guna mendapatkan klarifikasi dan perimbangan informasi terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah puluhan pekerja tersebut.