Pejabat Hidup dalam Kemewahan, Rakyat Bergelut dengan Kesengsaraan: Saatnya Empati Menjadi Kebijakan

Oleh: Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, pemandangan kontras antara kehidupan sebagian pejabat yang bergelimang kemewahan dengan rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok terus memantik kritik publik.

Di berbagai daerah, tidak sedikit masyarakat yang masih menghadapi persoalan lapangan pekerjaan, mahalnya harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang belum merata. Pada saat yang sama, ruang publik kerap diwarnai pemberitaan mengenai gaya hidup mewah, penggunaan fasilitas berlebihan, hingga perilaku pamer kemewahan oleh sebagian penyelenggara negara. Fenomena ini berulang kali menjadi sorotan karena dinilai mengikis rasa keadilan sosial.

Jabatan publik sejatinya adalah amanah untuk melayani, bukan simbol status sosial. Kepercayaan masyarakat dibangun bukan melalui kemewahan, melainkan melalui keteladanan, kesederhanaan, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Ketika rakyat harus mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup, para pemimpin seharusnya menjadi pihak pertama yang menunjukkan empati. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat akan lebih bermakna apabila dibarengi dengan sikap hidup sederhana dan penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.

Rakyat tidak menuntut pejabat hidup miskin. Yang diharapkan adalah kepekaan terhadap kondisi masyarakat, pengelolaan keuangan negara yang transparan, serta komitmen untuk menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian, bukan ajang mempertontonkan kemewahan. Berbagai pengamat juga menilai bahwa gaya hidup berlebihan di kalangan pejabat dapat memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat serta berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Sudah saatnya seluruh penyelenggara negara menyadari bahwa kemewahan bukanlah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Keberhasilan diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya angka kemiskinan, terbukanya lapangan kerja, serta hadirnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Negara akan kuat apabila pemimpinnya hidup dengan integritas, bekerja dengan hati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebab, kemakmuran sejati bukan terlihat dari megahnya fasilitas pejabat, melainkan dari senyum rakyat yang merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka.

*) Penulis adalah Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka