Jangan Rampok Uang Pajak, Republik Ini Berdiri Diatas Keringat Rakyat  

Kolom oleh: Hero akbar N/ Moses *)

Republik ini berdiri, bergerak, dan membangun dengan satu sumber utama yang tidak boleh dilupakan: pajak rakyat. Jalan raya yang kita lalui, sekolah tempat anak-anak belajar, rumah sakit, jembatan, bendungan, gaji aparatur negara, hingga berbagai program pembangunan dibiayai dari uang yang berasal dari masyarakat.

Karena itu, setiap rupiah pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Pajak adalah amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik sah uang tersebut.

Rakyat tidak pernah menolak pembangunan. Namun, rakyat berhak bertanya ketika pembangunan tidak berkualitas, ketika anggaran membengkak tanpa alasan yang jelas, atau ketika dugaan korupsi terus bermunculan. Pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk mengawasi penggunaan uang publik.

Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan birokrasi. Keduanya adalah kewajiban moral sekaligus hukum. Setiap pejabat yang mengelola anggaran harus menyadari bahwa mereka bukan pemilik uang negara, melainkan pengelola yang dipercaya oleh rakyat.

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara. Korupsi mencuri masa depan. Ketika anggaran pendidikan dipotong oleh praktik curang, masa depan anak bangsa ikut dirampas. Ketika dana kesehatan diselewengkan, keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Ketika proyek infrastruktur dikorupsi, keselamatan pengguna jalan dan kualitas pelayanan publik menjadi korban.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi wajib pajak yang taat. Negara membutuhkan penerimaan pajak agar roda pembangunan terus berjalan. Hubungan antara negara dan rakyat harus dibangun di atas kepercayaan. Rakyat membayar pajak dengan jujur, sementara pemerintah mengelola pajak dengan bersih, profesional, dan transparan.

Sudah saatnya seluruh penyelenggara negara memahami bahwa setiap keputusan anggaran akan selalu diawasi oleh publik. Di era keterbukaan informasi, tidak ada lagi ruang yang nyaman bagi praktik penyalahgunaan wewenang.

Republik ini hidup dari pajak rakyat. Maka, setiap rupiah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang adil, pembangunan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata. Itulah makna sesungguhnya dari pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menghormati amanah konstitusi.

*) – Pendiri Kupas merdeka*