Alun-Alun Empang: Ketika Sejarah, Wakaf, dan Kepentingan Dipertanyakan

Oleh : Ustadz Muhamad *)

(KM) – Polemik Alun-Alun Empang bukan lagi sekadar persoalan pembangunan ruang publik. Persoalan ini telah berkembang menjadi perdebatan tentang penghormatan terhadap sejarah, amanah wakaf, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga warisan para pendiri Kota Bogor.

Hal mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa Alun-Alun Empang merupakan tanah wakaf. Dalam hukum wakaf, harta yang telah diwakafkan bukan lagi menjadi milik pribadi ataupun pemerintah. Pengelolaannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang wakaf dan dilaksanakan oleh nazhir yang sah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa Pemerintah Kota Bogor begitu aktif mengurus pembangunan Alun-Alun Empang, sementara perhatian terhadap Masjid Agung At-Thohiriyyah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah wakaf tersebut tidak terlihat sebanding?

Mengapa pembangunan fisik menjadi prioritas, tetapi pelestarian sejarah, penghormatan terhadap amanah wakaf, dan keterlibatan pihak-pihak yang selama ini menjaga masjid justru dinilai minim?

Pertanyaan itu semakin menguat ketika masyarakat mengingat jasa keluarga besar Raden Haji Muhammad Thohir yang mewakafkan hartanya demi kemaslahatan umat dan Kota Bogor. Sudahkah pemerintah memberikan penghormatan yang layak kepada para pewakaf? Sudahkah para pemangku kebijakan mengenang jasa mereka sebagai bagian penting dari sejarah kota?

Menghormati para pendahulu bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk penghargaan terhadap fondasi yang telah dibangun demi kepentingan masyarakat.

Ironisnya, Pemerintah Kota Bogor mengusung filosofi “Di Nu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampeureun Jaga” yang mengandung makna bahwa masa kini berdiri di atas perjuangan masa lalu dan apa yang dilakukan hari ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Masyarakat pun bertanya, apakah filosofi tersebut benar-benar menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, atau hanya menjadi slogan yang indah dalam dokumen perencanaan?

Jika sejarah para pewakaf diabaikan, amanah wakaf tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, dan suara keluarga besar pewakaf tidak memperoleh ruang yang memadai, maka implementasi nilai-nilai tersebut patut dipertanyakan.

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai aspek administrasi dan hukum pengelolaan wakaf. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa berbagai tahapan pembangunan berjalan begitu cepat, sementara masih terdapat pandangan bahwa proses penetapan kenazhiran belum sepenuhnya memperoleh kejelasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila memang masih terdapat tahapan yang belum tuntas, bukankah prinsip kehati-hatian seharusnya lebih diutamakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa baru di kemudian hari?

Pada akhirnya, seluruh pertanyaan tersebut bermuara pada satu hal: apa yang sebenarnya sedang dikejar?

Apakah semata-mata menghadirkan ruang publik yang lebih indah, ataukah terdapat kepentingan lain yang membuat penyelesaian persoalan wakaf ini terkesan dipercepat tanpa menyelesaikan akar persoalan terlebih dahulu?

Masyarakat tentu tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan yang mengabaikan sejarah, mengesampingkan amanah wakaf, serta mengurangi kepercayaan publik bukanlah pembangunan yang akan dikenang sebagai prestasi. Sebaliknya, hal itu berpotensi meninggalkan catatan sejarah yang panjang dan menyisakan polemik bagi generasi berikutnya.

Alun-Alun Empang bukan sekadar sebidang tanah. Ia adalah amanah para pewakaf, jejak pengabdian para pendiri Bogor, serta simbol kepercayaan umat yang semestinya dijaga dengan kejujuran, keterbukaan, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap sejarah.

Sebab pada akhirnya, kebesaran sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya bangunan yang berdiri, tetapi juga dari kemampuannya menghormati orang-orang yang telah meletakkan pondasi bagi lahir dan berkembangnya kota tersebut.

*) Penulis adalah ahli waris keturunan dari yang dalam sholawat