Aliansi Payung Hitam Berencana Gelar Aksi di Polresta Bogor Kota, Soroti Dugaan Ketidaktransparanan Proses Rehabilitasi Narkotika

BOGOR (KM) – Aliansi Payung Hitam (APH) menyampaikan pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa kepada Kapolresta Bogor Kota melalui Kasat Intelkam. Aksi tersebut dijadwalkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan ketidaktransparanan dalam proses pengajuan rehabilitasi bagi tersangka penyalahgunaan narkotika.

Dalam surat bernomor 100/KORLAP/APH/07/2026, APH menyebut aksi tersebut dilatarbelakangi oleh beredarnya rekaman percakapan yang diduga melibatkan pihak yang mengaku sebagai keluarga tersangka kasus narkotika dengan seseorang yang mengaku mewakili sebuah lembaga rehabilitasi.

Menurut APH, dalam rekaman tersebut muncul informasi mengenai biaya rehabilitasi sekitar Rp60 juta untuk program selama tiga bulan, disertai pembicaraan mengenai kemungkinan negosiasi biaya. Informasi itu, menurut mereka, memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi mekanisme rehabilitasi serta akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.

APH menegaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan aspek kesehatan, keadilan, serta tidak dipengaruhi kemampuan ekonomi seseorang.

Dalam pernyataannya, APH juga menyampaikan adanya dugaan indikasi penyimpangan prosedur yang perlu ditelusuri apabila benar terdapat komunikasi yang mengarahkan keluarga tersangka ke lembaga rehabilitasi berbiaya tinggi, sementara tersedia mekanisme rehabilitasi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, APH mendesak agar dilakukan investigasi independen oleh Divisi Propam Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memastikan tidak terjadi pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum dalam penanganan perkara tersebut.

Dalam surat pemberitahuan aksi, APH menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

– Mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap informasi yang beredar apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur.

– Meminta BNN mengevaluasi mekanisme rekomendasi rehabilitasi pada lembaga pemerintah maupun swasta.

– Mendorong seluruh lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum membuka informasi biaya, mekanisme pelayanan, dan dasar hukum penetapan tarif secara transparan kepada masyarakat.

– Memastikan setiap tersangka atau korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat memperoleh hak rehabilitasi tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.

– Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan oknum yang memanfaatkan proses rehabilitasi untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

– Meminta Ombudsman RI mengawasi dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik terkait proses rehabilitasi.

– Meminta Kompolnas mengawasi penanganan perkara agar proses hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polresta Bogor Kota maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan APH terkait substansi dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi yang disampaikan APH masih merupakan bagian dari aspirasi dan permintaan investigasi yang menunggu klarifikasi serta tindak lanjut dari instansi berwenang.

Media ini akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memberikan ruang hak jawab maupun klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Reporter: Gast / Ki Medi