Rakyat Menjerit, Pemerintah Sibuk Pencitraan ” Kebijakan Tak Lagi Berpihak Pada Wong Cilik 

Oleh: Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Di tengah tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, keluhan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat terus bermunculan.

Harga kebutuhan pokok yang belum stabil, lapangan kerja yang semakin sulit, daya beli masyarakat yang menurun, hingga beban pajak dan berbagai kebijakan fiskal yang dirasa memberatkan, menjadi sumber utama keresahan publik hari ini.

Kelas menengah dan masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Mereka berada di posisi serba sulit penghasilan stagnan, sementara biaya hidup terus meningkat. Ketika rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, muncul kebijakan yang justru dianggap menambah tekanan, bukan memberikan perlindungan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya?

Tidak sedikit masyarakat yang menilai pemerintah lebih sibuk menjaga citra di tingkat internasional, berbicara soal investasi besar, pertumbuhan ekonomi makro, dan agenda global, namun kurang serius menyelesaikan persoalan mendasar di dalam negeri.

Rakyat tentu tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang tidak terasa manfaatnya secara langsung akan selalu dianggap jauh dari kepentingan publik.

Stabilitas ekonomi makro memang penting, tetapi stabilitas dapur rumah tangga rakyat jauh lebih mendesak.

Percuma angka pertumbuhan ekonomi naik jika masyarakat masih kesulitan membeli beras, membayar sekolah anak, atau mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Pemerintah harus memahami bahwa indikator keberhasilan bukan hanya angka statistik, tetapi sejauh mana rakyat merasa aman dan sejahtera.

Kritik yang muncul bukan semata bentuk penolakan, melainkan alarm sosial bahwa ada jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena justru dari sanalah koreksi bisa dilakukan. Kebijakan publik harus dibangun dari suara rakyat, bukan hanya dari meja rapat para elite.

Keberpihakan terhadap rakyat bukan slogan kampanye, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan.

Subsidi yang tepat sasaran, perlindungan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, hingga keberanian meninjau ulang kebijakan yang tidak adil adalah bentuk nyata dari pemerintahan yang pro-rakyat.

Jika pemerintah terus abai terhadap suara masyarakat, maka ketidakpuasan akan berubah menjadi krisis kepercayaan.

Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi kebijakan, tetapi juga stabilitas sosial itu sendiri.

Sudah saatnya pemerintah kembali menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan.

Karena sejatinya, kekuasaan bukan untuk menjaga kepentingan segelintir pihak, tetapi untuk memastikan seluruh rakyat dapat hidup dengan layak, adil, dan bermartabat.

*) Penulis adalah pemerhati sosial, pendiri media Kupas Merdeka