Pakar Politik AS Sebut Pejabat Amerika Buang Hadiah dari China demi Cegah Penyadapan dan Spionase

JAKARTA (KM) – Tindakan pejabat pemerintahan Amerika Serikat (AS), khususnya di era kepemimpinan Donald Trump, yang membuang atau menolak barang-barang pemberian dari Tiongkok dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi penyadapan atau pemasangan alat mata-mata (spionase) dalam barang-barang tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Politik Amerika, Jerry Massie, dalam keterangannya kepada media, Minggu (16/5/2026).

Jerry Massie menjelaskan bahwa kekhawatiran terhadap barang hadiah dari Tiongkok beralasan karena adanya kemungkinan pemasangan chip atau kamera mikro yang sulit dideteksi.

“Saya yakin akan ada tools atau alat mata-mata atau ‘spionase’ yang bisa saja dipasang di barang-barang tersebut. Kan chip atau kamera bisa ditaruh di sana,” ujar Jerry Massie.

Menurut Jerry, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem keamanan yang diterapkan pada era Presiden Joe Biden dibandingkan dengan era Donald Trump. Ia menilai kebijakan di era Biden cenderung lebih longgar dan dianggap tunduk pada otoritas Tiongkok, sedangkan Trump bersikap tegas dan berseberangan dengan pengaruh Beijing.

Jerry menyoroti sejumlah kasus nyata yang menjadi dasar kekhawatiran AS terhadap aktivitas spionase Tiongkok. Ia menyebut kasus kebocoran data penting pemerintahan AS yang melibatkan seorang agen wanita Tiongkok yang memiliki hubungan dengan anggota Parlemen Partai Demokrat dari California, Eric Swalwell.

“Akibat kasus ini, Eric Swalwell pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Parlemen dan calon gubernur California,” tutur Jerry.

Selain itu, Jerry juga menyinggung kasus mantan Wali Kota Arcadia, Eleen Wang, yang diakui FBI sebagai bagian dari operasi spionase Tiongkok. Operasi tersebut mencakup pencurian teknologi industri, intrusi dunia maya, kampanye pengaruh politik, hingga pengoperasian “kantor polisi rahasia” ilegal di tanah AS.

“Mantan walikota Arcadia ini pun secara mengejutkan mengakui perannya sebagai agen ilegal bagi pemerintah China (RRC),” jelasnya.

Jerry menegaskan bahwa tujuan utama spionase Tiongkok adalah mencuri kekayaan intelektual AS, termasuk teknologi ruang angkasa dan penelitian kepemilikan. Kasus-kasus besar sering kali melibatkan insinyur yang mencuri rahasia terkait mesin turbin dan komponen sensitif penerbangan.

Ancaman lain yang tak kalah berbahaya adalah perang dunia maya, di mana peretas yang terkait dengan negara berupaya menembus infrastruktur kritis dan jaringan pemerintah AS. Kekhawatiran juga muncul terkait penggunaan ribuan akun proxy untuk spionase berbasis Kecerdasan Buatan (AI).

Departemen Kehakiman AS telah mengambil tindakan hukum terhadap individu-individu yang mengoperasikan kantor polisi ilegal Tiongkok di kota-kota seperti New York, yang diduga digunakan untuk memantau dan melecehkan pembangkang Tiongkok di AS.

Menyitir langkah Australia yang melarang Huawei dari proyek infrastruktur penting karena alasan keamanan nasional, Jerry menyarankan agar pejabat di Indonesia mengambil pelajaran dari sikap ketat pemerintah AS.

“Huawei dinilai rentan dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk tujuan spionase siber, meskipun perusahaan membantah tuduhan ini,” kata Jerry, seraya mencontohkan penangkapan direktur penjualan Huawei di Polandia pada 2019 atas dugaan spionase.

Jerry menutup pernyataannya dengan saran tegas bagi para pejabat di Tanah Air: “Untuk itu, saya menyarankan agar pejabat kita harus belajar ke pemerintah Amerika, jangan sembarangan menerima bingkisan apapun dari China,” pungkasnya. (*)