Geruduk DPRD hingga Istana, HMI MPO Bogor Gaungkan Reformasi Pendidikan

BOGOR (KM) – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Pendidikan: Kembalikan Amanat Konstitusi” pada Selasa (05/05/2026).

Aksi ini berlangsung di dua titik strategis, yakni di Gedung DPRD Kota Bogor dan di depan Istana Bogor, sebagai bentuk tekanan politik sekaligus seruan moral atas kondisi pendidikan nasional yang dinilai berada dalam situasi darurat.

Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kegelisahan mendalam terhadap krisis struktural pendidikan Indonesia yang hingga kini belum menemukan penyelesaian substantif.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Bogor menilai bahwa negara gagal menjalankan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, khususnya dalam menjamin akses pendidikan yang adil, kesejahteraan tenaga pendidik, serta arah kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor, Bhakti S. Legawa, menegaskan kritik keras terhadap arah kebijakan anggaran pendidikan. Ia menyatakan bahwa, “Alokasi anggaran pendidikan untuk program MBG merupakan bentuk pengkhianatan negara terhadap dunia pendidikan di Indonesia.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pengalihan anggaran pendidikan ke program yang tidak menyentuh akar persoalan dinilai sebagai bentuk penyimpangan prioritas konstitusional.

Massa aksi juga menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, hingga nasib guru honorer yang masih terjebak dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan. Selain itu, praktik komersialisasi pendidikan dinilai semakin menguat, menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi yang memperdalam jurang ketimpangan sosial.

Tidak hanya itu, HMI MPO Cabang Bogor juga mengkritik wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk reduksionisme pendidikan yang hanya memposisikan kampus sebagai penyedia tenaga kerja, sekaligus mengabaikan fungsi pendidikan tinggi sebagai ruang produksi ilmu pengetahuan dan pembentukan nalar kritis.

Dalam dinamika aksi di Gedung DPRD Kota Bogor, perwakilan massa aksi sempat ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama anggota Komisi IV di ruang rapat paripurna.

Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD memberikan jaminan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh HMI MPO Cabang Bogor akan diteruskan dan dikomunikasikan kepada Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja di bidang pendidikan. Meskipun demikian, massa aksi menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dikawal secara serius agar tidak berhenti sebagai janji politik tanpa realisasi konkret.

Sebagai bentuk artikulasi tuntutan, HMI MPO Cabang Bogor menyampaikan sembilan poin utama, yaitu:

1. Menolak pengalokasian anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Mendesak realisasi anggaran pendidikan minimal 20% secara substantif dan tepat sasaran.
3. Menuntut penyelesaian persoalan guru honorer melalui pengangkatan dan upah layak.
4. Mendesak peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik tanpa diskriminasi.
5. Menuntut langkah konkret menekan angka putus sekolah.
6. Mendesak pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T.
7. Menolak komersialisasi pendidikan.
8. Mendesak revisi UU Sisdiknas yang progresif dan berkeadilan.
9. Menolak penghapusan program studi berbasis logika industri semata.

Aksi ini menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tidak boleh berhenti pada seremoni simbolik, melainkan harus menjadi momentum korektif untuk menata ulang arah kebijakan pendidikan nasional.

HMI MPO Cabang Bogor menutup aksinya dengan seruan agar negara segera mengambil langkah konkret dan berpihak, guna mengembalikan pendidikan pada hakikatnya sebagai hak publik yang adil, merata, dan membebaskan. (HSMY)