Desa Ujung Tombak Pemerintahan, Jangan Dijadikan Penonton Pembangunan

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses

Selama bertahun-tahun, arah pembangunan Indonesia terlalu sering terjebak pada satu ukuran: seberapa megah kota dibangun. Gedung pencakar langit dijadikan lambang kemajuan, jalan tol dianggap bukti keberhasilan, dan pusat bisnis dipuja sebagai denyut utama ekonomi nasional. Kota diposisikan sebagai etalase modernitas yang harus terus dipercantik demi menunjukkan bahwa negara sedang bergerak maju.

Namun di balik gemerlap itu, ada satu kenyataan yang kerap diabaikan: negara sesungguhnya berdiri di atas desa.

Desa bukan sekadar wilayah administratif di pinggiran pembangunan. Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Di sanalah negara pertama kali hadir dan dirasakan rakyat. Dari urusan administrasi kependudukan, bantuan sosial, pembangunan jalan lingkungan, pelayanan kesehatan dasar, hingga penyelesaian konflik sosial—semuanya bermula dari desa.

Kepala desa, perangkat desa, RT, RW, dan lembaga masyarakat menjadi barisan paling depan yang setiap hari menghadapi persoalan rakyat secara langsung. Ketika bantuan terlambat, masyarakat datang ke desa. Ketika ada konflik sosial, desa yang pertama menyelesaikan. Ketika program pemerintah gagal dipahami, desa pula yang harus menjelaskan.

Ironisnya, posisi strategis itu sering tidak dibarengi dengan keberpihakan kebijakan. Desa masih terlalu sering diperlakukan sebagai pelengkap pembangunan, bukan pusat perhatian negara. Kewenangan dibatasi, anggaran dipersempit, tetapi tuntutan pelayanan publik terus diperbesar. Desa diminta mandiri, tetapi ruang geraknya justru dipagari regulasi yang berlapis.

Di sisi lain, kota terus tumbuh menjadi simbol pertumbuhan ekonomi. Seluruh konsentrasi investasi, industri, perdagangan, pendidikan, hingga infrastruktur modern bertumpu di wilayah perkotaan. Kota bergerak cepat, menciptakan peluang sekaligus menarik arus urbanisasi besar-besaran.

Tetapi ada pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur: seberapa lama kota mampu berdiri kokoh jika desa terus dilemahkan?

Ketahanan pangan lahir dari desa. Sumber daya alam berasal dari desa. Tenaga kerja yang menggerakkan sektor informal maupun industri kota sebagian besar datang dari desa. Bahkan stabilitas sosial nasional tumbuh dari ketenangan wilayah pedesaan.

Kota sejatinya tidak pernah benar-benar mandiri. Ia hidup dari denyut desa.

Karena itu, pembangunan yang terlalu berpusat pada kota sesungguhnya sedang menciptakan ketimpangan baru. Desa kehilangan generasi mudanya akibat urbanisasi. Lahan produktif perlahan ditinggalkan. Sementara kota dipaksa menanggung kepadatan penduduk, kemacetan, pengangguran, hingga persoalan sosial yang semakin kompleks.

Ketika desa tidak diberi ruang tumbuh, kota akan menerima dampak ledakannya.

Negara harus berhenti memandang desa sebagai objek pembangunan semata. Desa harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam arah kebijakan nasional. Membangun desa bukan berarti menghambat pertumbuhan kota. Justru sebaliknya, memperkuat desa adalah cara paling sehat untuk memastikan kota tetap bertahan.

Desa dan kota bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Keduanya adalah satu kesatuan ekosistem pembangunan. Kota membutuhkan desa sebagai penyangga kehidupan, sementara desa membutuhkan kota sebagai pusat distribusi pertumbuhan.

Jika kota adalah wajah kemajuan, maka desa adalah jantung kehidupan.

Dan negara yang sehat bukan hanya sibuk mempercantik wajahnya, tetapi juga memastikan jantungnya tetap berdetak kuat.

Sebab pada akhirnya, ukuran negara besar bukan terletak pada tingginya gedung di ibu kota, melainkan pada seberapa hidup, kuat, dan dihormatinya desa-desa di seluruh penjuru negeri.

*)- Pendiri kupasmerdeka