JANGKAR Desak Kejaksaan Negeri Kota Bogor Segera Panggil dan Periksa Pejabat Pemkot Bogor

Bogor (KM) – Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) kembali menegaskan sikap tegas dengan mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pejabat Pemerintah Kota Bogor yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas luar negeri.

Desakan ini disampaikan menyusul laporan resmi yang telah diterima oleh pihak kejaksaan dan ditanggapi oleh Harius Prangganata selaku Kepala Seksi Intelijen.JANGKAR menilai, persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran administratif, melainkan telah menyentuh aspek serius terkait integritas pemerintahan dan wibawa Pemerintah Kota Bogor.
“Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut wibawa Pemerintah Kota Bogor. Ketika uang rakyat diduga digunakan tidak semestinya, maka negara tidak boleh diam,” tegas perwakilan JANGKAR.

JANGKAR menyoroti keberangkatan sejumlah pejabat ke luar negeri di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit sebagai bentuk nyata ketidakpekaan sosial. Lebih jauh, dugaan penggunaan paspor hijau untuk perjalanan yang dibiayai APBD serta ketidakkonsistenan sumber anggaran memperkuat indikasi adanya penyimpangan serius.

“Tidak boleh ada pembiaran. Jika aparat lambat bertindak, maka kepercayaan publik akan runtuh. Kami tegaskan, Kejaksaan harus segera memanggil, memeriksa, dan membuka secara terang siapa saja yang terlibat,” lanjutnya dengan nada tegas.

Menurut JANGKAR, dugaan ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 serta mengarah pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan.

JANGKAR juga mengingatkan bahwa setiap bentuk penggunaan anggaran publik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apalagi jika terdapat indikasi manipulasi narasi terkait sumber pembiayaan serta dugaan penyimpangan prosedur perjalanan dinas.

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bogor melalui Harius Prangganata menyatakan bahwa laporan telah diterima dan akan dipelajari. Namun, JANGKAR menegaskan bahwa langkah cepat dan konkret sangat dibutuhkan, bukan sekadar kajian administratif.
PERNYATAAN SIKAP JANGKAR:

1. Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pejabat yang diduga terlibat tanpa penundaan.
2. Menuntut transparansi total terkait penggunaan anggaran dan dokumen perjalanan, termasuk paspor yang digunakan.
3. Meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh dan terbuka kepada publik.
4. Menegaskan bahwa tidak boleh ada perlindungan terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari aparat penegak hukum, maka kami pastikan JANGKAR akan menggerakkan aksi besar sebagai bentuk kontrol sosial. Ini adalah komitmen perjuangan,” tegas JANGKAR.

Reporter : Ki Medi