Guru Disuruh Gowes, SPPG Dapat Motor Listrik: Potret Ketimpangan Kebijakan yang Menggelitik Nalar Publik

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses*)

Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran dan kampanye hidup sehat, muncul kebijakan yang mengundang tanda tanya publik: guru didorong untuk menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, sementara di sisi lain, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) justru difasilitasi dengan kendaraan motor listrik. Sekilas tampak seperti dua kebijakan berbeda, namun jika ditarik dalam satu garis kebijakan publik, muncul kesan ketimpangan yang sulit diabaikan.

Foto: ilustrasi perbandingan AI

Guru, sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, justru dihadapkan pada kebijakan yang terkesan simbolik. Ajakan bersepeda memang bisa dibungkus dengan narasi kesehatan, ramah lingkungan, dan penghematan. Namun, pertanyaannya: apakah kondisi riil di lapangan sudah mendukung? Tidak semua guru tinggal dekat sekolah.

Banyak yang harus menempuh jarak jauh, melewati medan berat, bahkan dengan keterbatasan fasilitas jalan. Dalam konteks ini, kebijakan “gowes” bisa terasa lebih sebagai beban ketimbang solusi.

Di sisi lain, SPPG yang memiliki peran penting dalam distribusi dan pemenuhan gizi, justru mendapatkan dukungan konkret berupa motor listrik. Tentu ini patut diapresiasi sebagai langkah modernisasi layanan publik.

Namun, publik tidak bisa menutup mata ketika melihat adanya perbedaan perlakuan yang mencolok antara dua sektor penting: pendidikan dan kesehatan/gizi.

Persoalan ini bukan sekadar soal kendaraan, melainkan soal keberpihakan kebijakan.

Mengapa sektor pendidikan yang selama ini sering digaungkan sebagai prioritas, justru tampak “diminta berkorban” lebih banyak? Sementara sektor lain mendapatkan fasilitas yang lebih memadai?

Lebih jauh, kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan demotivasi di kalangan tenaga pendidik. Guru bukan hanya profesi, tetapi pilar utama pembangunan manusia. Ketika mereka merasa kurang dihargai secara kebijakan, maka dampaknya bisa menjalar pada kualitas pendidikan itu sendiri.

Pemerintah perlu menyadari bahwa keadilan dalam kebijakan publik bukan berarti semua harus mendapatkan hal yang sama, tetapi setidaknya proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Jika SPPG membutuhkan motor listrik untuk efektivitas kerja, maka guru pun layak mendapatkan dukungan transportasi yang memadai, bukan sekadar imbauan idealis.

Sudah saatnya kebijakan tidak hanya dibangun di atas narasi yang terdengar baik, tetapi juga berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat. Sebab pada akhirnya, kebijakan yang tidak adil akan selalu menemukan jalannya untuk dikritik.

Dan publik hari ini, semakin cerdas membaca: ketika guru disuruh gowes, sementara yang lain melaju dengan motor listrik, ada yang terasa tidak seimbang.

*)- Pendiri kupasmerdeka.com