Pengamat Soroti Kasus Pajak dan Bea Cukai hingga Evaluasi Program MBG

JAKARTA (KM) – Sejumlah kasus yang mencuat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali memicu sorotan terhadap tata kelola di lingkungan Kementerian Keuangan. Penangkapan sejumlah pejabat, termasuk pejabat di bidang penyidikan, dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk penelusuran yang lebih luas.

Pengamat ekonomi politik Anthony Budiawan menilai, apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, penegak hukum harus menelusurinya secara menyeluruh.

Ia mengingatkan kembali temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia, informasi tersebut semestinya ditindaklanjuti secara serius.

“Kalau memang ada indikasi pelanggaran yang sistemik dan terorganisasi, harus diusut tuntas. Tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja,” ujarnya dalam Youtube Channel Sinkos Indonesia Bersama host Rusdi Setiawan, Senin (2/3/2026).

Ia juga menyinggung adanya pengakuan dalam persidangan terkait praktik pembagian hasil dari temuan pemeriksaan pajak. Jika benar terjadi, praktik tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengawasan.

Adapun di Bea Cukai, beberapa kasus yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK dinilai menunjukkan pola yang serupa. Modusnya berbeda dengan proyek pengadaan barang, melainkan terkait proses administrasi keluar-masuk barang.

Menurut Anthony, jika memang terdapat keterkaitan dengan kebijakan di periode sebelumnya, secara hukum pejabat terdahulu tetap dapat dimintai keterangan. “Dalam hukum pidana tidak ada pengecualian berdasarkan jabatan. Kalau diperlukan, siapa pun bisa dipanggil untuk klarifikasi,” ujarnya.

Di luar isu penegakan hukum, Anthony juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, secara niat program tersebut baik, yakni meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, ia mempertanyakan ketepatan sasaran dan efektivitas fiskalnya.

Ia menilai, persoalan utama kekurangan gizi berakar pada kemiskinan. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah pengentasan kemiskinan secara langsung.

“Kalau akar masalahnya kemiskinan, maka yang harus diberantas adalah kemiskinan. Dengan penanganan yang tepat sasaran, anggaran yang dibutuhkan bisa jauh lebih kecil,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, ia menyebut MBG lebih bersifat redistribusi konsumsi. Artinya, jika anggaran program diambil dari realokasi belanja lain tanpa penambahan total belanja negara, maka efek pengganda terhadap ekonomi menjadi terbatas.

Ia mencontohkan, apabila anggaran dialihkan dari pos perjalanan dinas atau belanja lain, maka sektor yang sebelumnya menerima belanja tersebut akan terdampak. Dengan demikian, dampak ekonomi bersihnya dinilai tidak signifikan.

Anthony juga mengingatkan agar tidak terjadi pengurangan anggaran pendidikan untuk mendanai program konsumtif jangka pendek. Menurut dia, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berpengaruh terhadap daya saing nasional.

“Kalau investasi produktif dikurangi untuk konsumsi sesaat, dampaknya akan terasa dalam jangka menengah dan panjang,” katanya.

Lebih jauh, Anthony menilai Indonesia menghadapi persoalan struktural, khususnya di sektor industri dan ekspor.Ia mencontohkan, nilai ekspor Indonesia saat ini disebut hanya sekitar 60 persen dari Vietnam, padahal satu dekade lalu Indonesia sempat unggul. Vietnam dinilai mampu mengintegrasikan impor bahan baku menjadi produk ekspor bernilai tambah.

“Pertumbuhan 7 persen tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi. Harus ada produksi dan ekspor yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, restrukturisasi industri dan peningkatan daya saing ekspor harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi. Tanpa perbaikan struktural, target pertumbuhan tinggi dikhawatirkan sulit tercapai.

Anthony berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas pembangunan, termasuk efektivitas program-program strategis, agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

Sumber:: https://youtu.be/zytLHiIeRzA?si=_pTX6g8bNgB7HbUw

Reporter: rso