Pemerintah Tahan Harga BBM, Ekonom Ingatkan Risiko Fiskal Jangka Pendek
JAKARTA (KM) – Sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal pemerintah dalam menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya bersifat jangka pendek di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Para ekonom memperingatkan, jika kebijakan tersebut terus dipertahankan, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang signifikan.
“Kalau penahanan harga BBM dipaksakan dalam waktu lama, pemerintah harus mencari ruang fiskal tambahan, baik melalui utang atau pemangkasan anggaran,” ujar salah satu ekonom dalam analisisnya.
Menurut mereka, langkah tersebut dapat berdampak pada pengurangan belanja kementerian/lembaga hingga transfer ke daerah yang efeknya akan dirasakan dalam jangka menengah.
Di sisi lain, pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran US$85 hingga US$109 per barel.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.
“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik,” ujar Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman.
“Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” lanjutnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan penghematan energi nasional yang mulai berlaku pada 1 April 2026.
Kebijakan tersebut antara lain penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, penggunaan kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi umum.
Langkah efisiensi lainnya mencakup pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
Pemerintah juga akan menambah jumlah hari dan cakupan wilayah pelaksanaan car free day di berbagai daerah, serta menganjurkan sektor swasta untuk menerapkan kebijakan WFH.
Pemerintah menyatakan seluruh kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala.
“Kebijakan ini akan dievaluasi secara komprehensif setiap dua bulan,” kata Prasetyo.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai kebijakan penahanan harga BBM perlu diimbangi dengan strategi fiskal yang matang agar tidak membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Reporter: rso