KSPSI Dukung Defisit Anggaran Naik Jadi 4 Persen Asal Buruh Dilindungi

JAKARTA (KM)— Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dapat memahami wacana pemerintah untuk menaikkan batas defisit anggaran negara dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tambahan ruang fiskal tersebut harus digunakan secara transparan dan difokuskan pada perlindungan masyarakat, khususnya kalangan buruh yang dinilai paling rentan terdampak krisis global.

Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan tambahan 1 persen defisit anggaran harus diarahkan untuk memperkuat subsidi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak tekanan ekonomi. Penggunaan anggaran itu juga perlu diawasi secara ketat agar benar-benar tepat sasaran.

“Kalau memang harus naik dari 3 persen ke 4 persen, kami bisa memahami. Namun, tambahan 1 persen itu harus jelas diperuntukkan bagi cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, terutama kaum buruh. Penggunaannya juga harus transparan dan diawasi dengan ketat,” ujar Jumhur dalam diskusi kelompok terarah (FGD) di Sekretariat DPP KSPSI, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut Jumhur, peningkatan defisit anggaran dapat dimaklumi dalam situasi ketidakpastian global yang semakin meningkat. Ia menilai eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah turut memicu tekanan terhadap ekonomi dunia sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Ia menambahkan, kebijakan berutang masih dapat diterima selama tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mencegah dampak krisis terhadap kelompok rentan, termasuk para pekerja.

Dalam forum yang sama, ekonom senior Anthony Budiawan menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan ruang fiskal yang lebih luas melalui peningkatan batas defisit anggaran hingga 4 persen dari PDB.

Menurut Anthony, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menjaga dunia usaha tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Jika perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah harus memastikan perusahaan tetap berjalan. Jika perusahaan tumbang, dampaknya langsung ke buruh melalui PHK. Karena itu, perlu ada jaring pengaman sosial yang kuat agar gelombang PHK tidak terjadi tanpa perlindungan,” katanya.

Anthony juga mengingatkan bahwa krisis global berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila konsumen mulai menahan pengeluaran. Kondisi itu dapat memicu perlambatan industri karena permintaan pasar menurun.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara. Pengeluaran yang tidak mendesak sebaiknya ditunda dan dialihkan untuk program perlindungan sosial serta dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mencontohkan sejumlah belanja besar, seperti impor kendaraan bernilai triliunan rupiah, yang dinilai dapat dialihkan untuk memperkuat program bantuan bagi masyarakat bawah.

“Dalam kondisi ekonomi yang seperti ‘mode perang’, pendekatan anggaran tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Prioritas belanja negara harus diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat,” ujarnya.

Reporter: rso