Efek Konflik Iran terhadap Ekonomi Indonesia

Kolom  oleh Prof Anthony Budiawan*)

Konflik Iran semakin sengit. Usulan gencatan senjata tidak digubris. Semakin lama konflik berlangsung, semakin parah dampaknya terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Harga energi dan inflasi melonjak. Logistik perdagangan internasional serta pasokan bahan baku terganggu.

Bagi Indonesia, dampak konflik tersebut cenderung sangat buruk. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup rapuh.

Indonesia secara konsisten telah mengalami deindustrialisasi dini setidaknya dalam satu dekade terakhir. Sektor manufaktur mengalami kemunduran struktural yang serius. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mengalami kontraksi dari sekitar 30% pada awal tahun 2000-an menjadi hanya sekitar 19% saat ini.

Dampak deindustrialisasi dini cukup serius. Produktivitas ekonomi dalam satu dekade terakhir menurun. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Pendapatan riil masyarakat mengalami tekanan, dan pengentasan kemiskinan berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan.

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, tingkat kemiskinan Indonesia hanya turun sekitar tiga poin persentase dalam sepuluh tahun terakhir, dari sekitar 71% menjadi sekitar 68%.

Tingkat kemiskinan ini jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, bahkan mencapai lebih dari tiga kali lipat.

Penyusutan sektor manufaktur juga turut memperlemah neraca internasional. Neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit yang bersifat kronis. Kondisi ini membuat fundamental nilai tukar rupiah menjadi rapuh dan cenderung terdepresiasi.

Kemudian, kondisi fiskal Indonesia juga semakin memburuk. Fiskal Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup rapuh dan bahkan mendekati kondisi krisis. Defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,68% dari PDB, mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang sebesar 3%.

Sebagai konsekuensi, dengan defisit sebesar ini praktis tidak ada ruang fiskal yang tersedia untuk menyerap guncangan ekonomi. Kerentanan fiskal ini juga menjadi perhatian sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Apabila kondisi fiskal tidak kunjung membaik, keberlanjutan fiskal Indonesia diragukan dapat bertahan.

Saat ini saja pemerintah pusat sudah harus memangkas dana transfer ke daerah. Hal ini menunjukkan keuangan pemerintah pusat dalam kondisi tertekan. Oleh karena itu, kapasitas fiskal untuk merespons shock ekonomi semakin terbatas.

Seiring dengan deindustrialisasi dini, pendapatan negara juga mengalami erosi berkepanjangan. Rasio penerimaan pajak Indonesia sangat rendah. Pada saat yang sama, sebagian besar belanja negara bersifat rigid atau mandatory, sehingga tidak mudah melakukan penyesuaian ketika terjadi guncangan ekonomi.

Sebagai ilustrasi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara saat ini mencapai lebih dari 20%. Ditambah subsidi energi dan program makan bergizi gratis, ketiga komponen belanja tersebut telah menyerap sekitar 40% dari pendapatan negara.

Masalah lainnya adalah asumsi pendapatan negara yang dirancang terlalu optimistis sehingga kemungkinan tidak tercapai cukup besar. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas.

Realisasi penerimaan negara hingga Februari 2026 baru mencapai sekitar 11,4% dari target tahunan. Angka ini mengindikasikan kemungkinan terjadi shortfall pendapatan negara dalam jumlah cukup besar, yang dapat mencapai sedikitnya 10% dari target. Jumlah ini setara dengan tambahan defisit sekitar 0,5%.

Dengan rancangan defisit sebesar 2,68%, total defisit berpotensi melebar menjadi 3,18%, melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang apabila tidak ada pengurangan belanja negara.

Hambatan Perdagangan

Defisit transaksi berjalan yang kronis dan bersifat struktural menunjukkan bahwa pelemahan kurs rupiah juga bersifat struktural. Dalam kondisi seperti ini, penguatan rupiah biasanya hanya bisa terjadi ketika ada aliran masuk modal asing dalam jumlah besar, penambahan utang luar negeri, atau lonjakan harga komoditas dan ekspor yang signifikan.

Konflik Iran diperkirakan mengganggu sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Harga minyak global telah naik lebih dari 25% dan kini mendekati US$100 per barel, sementara asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya US$70 per barel. Kenaikan harga minyak yang jauh di atas asumsi tersebut tentu akan semakin menekan APBN.

Konflik Iran juga telah mengganggu mobilitas perdagangan internasional. Puluhan ribu penerbangan dibatalkan, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok berbagai bahan baku industri ikut terganggu.

Beberapa sektor industri global seperti aluminium, semikonduktor, bahan baku tekstil, dan plastik, serta berbagai sektor lainnya, mulai merasakan dampaknya.

Besarnya dampak konflik terhadap perekonomian Indonesia akan sangat bergantung pada durasi konflik.

Skenario pertama, konflik berlangsung relatif singkat, sekitar 1–3 bulan. Meskipun demikian, harga energi dan biaya logistik kemungkinan akan tetap tinggi selama beberapa bulan setelahnya akibat kerusakan infrastruktur energi serta gangguan jalur distribusi. Harga minyak berpotensi berada di kisaran US$90 hingga US$120 per barel.

Skenario kedua, konflik berlangsung lebih lama, antara 3–6 bulan. Dalam situasi ini, kerusakan fasilitas energi di kawasan Teluk akan lebih buruk. Harga minyak berpotensi melonjak hingga US$150 per barel, yang hampir pasti akan diikuti lonjakan inflasi.

Skenario yang paling mengkhawatirkan adalah apabila konflik berlangsung lebih dari enam bulan. Skenario ini sangat mungkin terjadi karena Iran tampaknya akan menjalankan strategi perang jangka panjang (strategy of endurance).

Tanda-tanda ke arah tersebut semakin jelas. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, bahkan telah menyatakan penolakan terhadap usulan gencatan senjata.

Dalam skenario konflik berkepanjangan, penutupan total Selat Hormuz sangat mungkin terjadi. Jalur vital ini menyalurkan sekitar 20% distribusi minyak dan gas dunia. Jika jalur tersebut terganggu, dampaknya terhadap pasar energi global akan sangat besar. Harga minyak dan inflasi berpotensi melonjak tajam.

Bergantung pada durasi konflik, defisit fiskal Indonesia dapat bertambah antara 0,4% atau sekitar Rp100 triliun hingga lebih dari 1,0%. Artinya, defisit fiskal dapat melebar menjadi sekitar 3,6% hingga 4,2%, bahkan lebih.

Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi dua pilihan yang sama-sama dilematis: mengurangi belanja negara atau menaikkan ambang batas defisit menjadi lebih dari 3%.

Kedua pilihan tersebut mengandung risiko serius. Pengurangan belanja negara untuk mempertahankan defisit tetap di bawah 3% dapat membuat ekonomi mengalami kontraksi lebih dalam.

Di sisi lain, membiarkan defisit melebar lebih dari 3% dengan mengubah ambang batas defisit berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal Indonesia yang semakin rapuh. Hal ini dapat memicu capital outflow dan menekan nilai tukar rupiah.

Dengan kondisi ekonomi domestik yang relatif rapuh, ruang fiskal yang sempit, serta fundamental nilai tukar rupiah yang semakin lemah, guncangan eksternal seperti konflik Iran dapat memberikan tekanan yang jauh lebih besar terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.

Semoga masyarakat siap menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Semoga pula pemerintah mampu mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.

*) Managing Director Political Economy & Public Studies