Aktivis atau Jubir Kekuasaan? Ketika Rilis Seragam Membanjiri Ruang Publik

Oleh : Hero Akbar / Moses *)

(KM) – Fenomena maraknya rilis berita dari sejumlah aktivis yang terbit hampir serempak, dengan narasi dan substansi yang nyaris identik, menimbulkan tanda tanya besar.

Lebih mencurigakan lagi, rilis tersebut secara konsisten membela kebijakan pemerintah yang tengah menuai kritik, bahkan diduga sarat pelanggaran.
Publik tentu tidak alergi terhadap dukungan.

Dalam demokrasi, setiap warga negara berhak menyatakan sikap, baik mendukung maupun menolak.

Namun, ketika puluhan rilis muncul dengan pola bahasa yang sama, sudut pandang yang seragam, dan momentum yang terkoordinasi, publik patut bertanya: ini murni sikap independen atau bagian dari orkestrasi opini?

Aktivis pada hakikatnya adalah kontrol sosial. Sejarah membuktikan bahwa perubahan lahir dari keberanian aktivis mengkritik kekuasaan, bukan membentengi kekuasaan dari kritik.

Ketika fungsi kontrol berubah menjadi tameng, maka yang terjadi bukan lagi gerakan moral, melainkan transformasi menjadi alat legitimasi.
Lebih berbahaya lagi jika rilis-rilis tersebut tidak menyentuh substansi persoalan.

Dugaan pelanggaran tidak dijawab dengan data dan argumentasi hukum, melainkan dialihkan dengan framing bahwa kritik adalah bentuk kebencian, kepentingan politik, atau upaya menjatuhkan citra pemerintah. Ini pola klasik, menggeser isu, bukan menjawab isu.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang jujur. Jika suara-suara yang mengatasnamakan aktivis justru membangun tembok pelindung bagi kekuasaan tanpa sikap kritis, maka publik kehilangan salah satu pilar penyeimbangnya.

Lebih ironis lagi jika opini tersebut diproduksi secara masif demi membentuk persepsi bahwa “semua pihak mendukung”, padahal realitas di lapangan mungkin berbeda.
Media pun memiliki tanggung jawab etik. Rilis bukanlah kebenaran absolut.

Tugas jurnalisme adalah menguji, memverifikasi, dan menempatkan setiap klaim dalam konteks yang proporsional. Jangan sampai ruang redaksi berubah menjadi papan pengumuman propaganda.

Pada akhirnya, publik tidak butuh aktivis yang sekadar lantang membela. Publik butuh integritas. Jika kebijakan memang benar, ia akan kuat diuji kritik.

Namun jika kebijakan rapuh dan bermasalah, membanjirinya dengan rilis seragam tidak akan mengubah substansi hanya menunda pertanggungjawaban.
Sejarah mencatat, kekuasaan selalu mencari pembenaran.

Tapi nurani publik selalu menemukan jalannya sendiri.

*) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Kupas Merdeka, Aktivis Bogor & Pemerhati Sosial