Pers, Kekuasaan, dan Hilangnya Jarak Kritis

JAKARTA (KM) — Hubungan antara pers dan kekuasaan kembali menjadi sorotan. Kerja sama yang kian intens antara media dan pemerintah dinilai berpotensi mengikis independensi pers, terutama ketika relasi tersebut berkembang dari sekadar akses informasi menjadi ketergantungan yang memengaruhi sikap redaksional.

“Dalam beberapa tahun terakhir, ruang kritik terhadap pemerintah di media arus utama terasa menyempit. Kritik tajam dan laporan investigatif perlahan tergeser oleh pemberitaan seremonial dan rilis resmi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pers tidak lagi menjaga jarak kritis sebagai pilar demokrasi,” ujar Hero Akbar/ Moses, Sabtu (7/2/2026).

Ia mengatakan persoalan menjadi lebih kompleks ketika kritik dibalas dengan langkah hukum. Pejabat publik yang dikritik kerap melaporkan jurnalis atau media dengan tuduhan pidana, melibatkan aparat penegak hukum. Praktik ini menciptakan efek gentar di kalangan pers, sehingga redaksi memilih berhati-hati berlebihan atau bahkan menghindari isu-isu sensitif.

“Dalam situasi demikian, muncul kesan bahwa hukum tidak sepenuhnya berdiri netral. Ketika kekuasaan memiliki pengaruh besar terhadap proses hukum, pejabat publik berpotensi tampil kebal kritik dan sulit disentuh akuntabilitas. Sementara itu, kesenjangan ekonomi dan sosial kian terasa, dengan elite kekuasaan yang semakin mapan dan publik yang kehilangan saluran pengawasan,” ujarnya.

Padahal, dalam demokrasi, pers berperan sebagai pengawas kekuasaan. Kritik bukanlah bentuk permusuhan, melainkan mekanisme koreksi agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik. Tanpa pers yang independen dan berani, fungsi kontrol melemah, dan demokrasi berjalan tanpa pengimbang.

“Menjaga kebebasan pers berarti menjaga kesehatan demokrasi. Kerja sama antara pers dan pemerintah semestinya ditempatkan secara proporsional, tanpa mengorbankan independensi. Hukum pun harus ditegakkan secara adil dan imparsial, agar tidak menjadi alat untuk membungkam kritik. Di titik inilah kepercayaan publik terhadap pers dan negara dipertaruhkan,” jelasnya.

Reporter: rso