Perang Melawan Kemiskinan yang Selalu Kalah Dihadapan Ketidakpedulian

Kolom oleh: Hero Akbar/ Moses*)

Seorang anak berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggal bukan karena perang, bencana, atau kekerasan. Ia pergi membawa persoalan yang terdengar sepele bagi banyak orang: kebutuhan akan buku dan alat tulis senilai sepuluh ribu rupiah.

Jumlah itu nyaris tak berarti dalam perhitungan ekonomi harian sebagian besar masyarakat. Ia mudah hilang di antara ongkos parkir, kopi instan, atau pengeluaran kecil lain yang sering tak disadari. Namun bagi seorang anak sekolah dasar di wilayah tertinggal, sepuluh ribu rupiah menjelma menjadi batas yang tak terlampaui.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual. Ia adalah cermin dari kemiskinan struktural yang terus diwariskan, sekaligus penanda bahwa janji pembangunan belum sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Di tengah wacana besar tentang pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan Indonesia Emas, masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses kebutuhan paling dasar untuk belajar.

Kematian sering kali disebut sebagai takdir. Namun dalam konteks ini, sulit mengabaikan kenyataan bahwa peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kelalaian: kebijakan yang tidak sensitif, sistem perlindungan sosial yang bocor, serta kealpaan kolektif untuk menjadikan kemiskinan sebagai keadaan darurat nasional.

Pendidikan kerap disebut sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ironisnya, pintu masuk menuju pendidikan—buku, pena, dan rasa aman untuk belajar—masih tertutup bagi sebagian anak bangsa. Ketika alat tulis menjadi barang mewah, maka yang patut dipertanyakan bukan semata kemampuan keluarga, melainkan kehadiran negara.

Ngada bukan satu-satunya wilayah dengan cerita serupa. Ia hanya satu titik yang kebetulan terungkap ke permukaan. Di banyak daerah lain, anak-anak tumbuh dengan kesadaran dini bahwa harapan memiliki harga yang tidak selalu mampu mereka bayar. Mereka belajar tentang ketimpangan bukan dari buku pelajaran, melainkan dari pengalaman hidup.

Pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang harus disalahkan, melainkan sampai kapan kondisi semacam ini dibiarkan. Sampai kapan sepuluh ribu rupiah menjadi pemisah antara masa depan dan keputusasaan. Sampai kapan kemiskinan anak dianggap sebagai urusan privat, bukan tanggung jawab bersama.

Jika negara belum mampu memastikan setiap anak belajar dengan layak, maka persoalan ini melampaui kisah duka seorang bocah. Ia menyentuh makna keadilan sosial dan esensi kemerdekaan itu sendiri.

Anak itu memang tidak gugur di medan perang. Namun ia menjadi korban dari sebuah perang yang jarang diakui secara jujur: perang melawan kemiskinan yang kerap kalah oleh ketidakpedulian.

*)- Pendiri kupasmerdeka.com