PBB Menggugat! Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Turun ke Jalan Desak Bongkar Transparansi PPJ UP3 PLN Kota Bogor* Bogor

Bogor (KM) – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Bogor Bersatu (PBB) melaksanakan aksi demonstrasi pada Senin, 9 Februari 2026, sebagai bentuk protes dan tuntutan atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang bersumber dari UP3 PLN Kota Bogor kepada Pemerintah Kota Bogor. Aksi ini merupakan wujud kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan daerah.

Aksi demonstrasi dilakukan di sejumlah titik strategis, yakni Kantor PLN Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan Balai Kota Bogor. Massa aksi membawa berbagai atribut perjuangan, seperti spanduk, banner, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa pengelolaan PPJ harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat.

PBB menyoroti pernyataan resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor yang menyatakan bahwa hingga saat ini penyaluran PPJ dari UP3 PLN Kota Bogor belum dilakukan secara transparan. Bapenda mengaku tidak memperoleh informasi yang jelas terkait mekanisme penyaluran, dasar perhitungan, serta total realisasi dana PPJ yang disetorkan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketertutupan informasi publik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut massa aksi, ketidakjelasan penyaluran PPJ tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga membuka ruang terjadinya maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga potensi kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu, PBB mendesak agar pihak UP3 PLN Kota Bogor segera membuka seluruh data dan dokumen terkait pengelolaan serta penyaluran PPJ kepada Pemerintah Kota Bogor secara transparan dan dapat diakses publik.

Selain menuntut keterbukaan dari pihak PLN, massa aksi juga mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. PBB menilai bahwa aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, termasuk PPJ.

PBB menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan dorongan moral dan politik agar seluruh pemangku kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Massa aksi juga mengingatkan Pemerintah Kota Bogor agar tidak bersikap pasif, melainkan aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh mekanisme penyaluran PPJ demi melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, PBB menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan penyimpangan PPJ ini hingga terdapat kejelasan hukum dan langkah konkret dari pihak-pihak berwenang. Apabila tuntutan tidak direspons secara serius, PBB membuka kemungkinan untuk melakukan aksi lanjutan serta menempuh jalur hukum lainnya sebagai bagian dari perjuangan menegakkan transparansi dan keadilan.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib, damai, dan kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian. Hal tersebut menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara konstitusional sebagai bagian dari hak demokratis warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Reporter : Ki Medi