FPN Kecam Agresi AS ke Venezuela, Sebut Langgar Piagam PBB

JAKARTA (KM)  — Free Palestine Network (FPN) mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Organisasi tersebut menilai aksi tersebut sebagai bentuk agresi yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.

Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menyatakan bahwa tindakan militer AS di Venezuela mencerminkan kebijakan luar negeri yang bersifat imperialis dan berdampak luas terhadap stabilitas global.

“Free Palestine Network mengutuk keras agresi Amerika Serikat terhadap Venezuela. Ini merupakan bukti berulang dari kebijakan brutal yang menghancurkan sebuah negara, mengorbankan rakyat sipil, serta menjarah sumber daya alamnya,” ujar Furqan dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Menurut Furqan, agresi tersebut menguatkan pandangan FPN bahwa AS kerap menjadi aktor utama dalam berbagai konflik internasional. Ia menyinggung sejumlah negara yang pernah mengalami intervensi serupa.

“Jejak keterlibatan Amerika Serikat dapat dilihat di berbagai negara seperti Chile, Guatemala, Kongo, Libya, Irak, Suriah, hingga Palestina. Sejak Perang Dunia II, AS disebut telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam puluhan upaya perubahan rezim,” katanya.

Furqan menambahkan, agresi militer tersebut dinilai sebagai pelanggaran terbuka terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 1 dan 2 yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara.

FPN juga menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Organisasi tersebut berencana menggelar aksi solidaritas di sejumlah kota di Indonesia dalam waktu dekat.

“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas dan berani guna menghentikan agresi ini serta mengakhiri praktik unilateralisme,” ujar Furqan.

Sebelumnya, dilaporkan sedikitnya 40 orang tewas dalam operasi militer yang disebut melibatkan pasukan khusus Delta Force AS di Venezuela. Korban dilaporkan berasal dari unsur militer maupun warga sipil.

Dalam konferensi pers pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil alih kendali Venezuela, termasuk pengelolaan cadangan minyak negara tersebut, setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan ditangkap dalam operasi tersebut.

Reporter: mos