Alumni Ad Hoc KPU Kota Bogor Gelar Aksi Maraton Desak DKPP Segera Putus Kasus Dugaan Gratifikasi

JAKARTA (KM) — Forum Alumni Ad Hoc KPU Kota Bogor berencana menggelar aksi unjuk rasa maraton di depan Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis, 2–5 Februari 2026. Aksi ini dilakukan untuk mendesak DKPP segera memutus perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Ketua KPU Kota Bogor.

Koordinator lapangan aksi, Fahrizal, menilai penanganan perkara tersebut telah berlarut-larut dan melampaui batas kewajaran. Menurutnya, lambannya putusan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak etik penyelenggara pemilu.

“Perkara ini terlalu lama digantung. Ketika DKPP tidak segera mengambil keputusan, kepercayaan publik terhadap penegakan etik ikut runtuh,” ujar Fahrizal, Minggu (1/2/2026).

Aksi maraton ini rencananya diikuti sekitar 100 orang dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, sebanyak 15 orang merupakan mantan penyelenggara pemilu ad hoc tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kota Bogor.

Para peserta aksi mengaku terpanggil secara moral untuk menyuarakan aspirasi, setelah mendengar langsung kesaksian serta laporan dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bogor 2024.

“Kami mantan PPK dan PPS. Kami paham betul bagaimana etika penyelenggara pemilu harus dijaga. Ketika ada dugaan pelanggaran serius dan tak kunjung diputus, itu melukai integritas kami,” ujar salah satu peserta aksi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Forum Alumni Ad Hoc KPU Kota Bogor juga menilai lambannya putusan DKPP membuka ruang spekulasi publik, termasuk dugaan adanya tekanan atau intervensi politik dalam penanganan perkara tersebut.

Selama empat hari aksi, massa berencana menyampaikan aspirasi melalui berbagai cara, mulai dari orasi, aksi simbolik, pembacaan pernyataan sikap, hingga penyerahan dokumen terbuka kepada DKPP.

Dalam tuntutannya, massa mendesak DKPP agar bersikap profesional dan independen, menolak segala bentuk intervensi, serta menyampaikan informasi secara transparan kepada publik terkait perkembangan penanganan perkara dugaan gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor.

“Aksi maraton ini merupakan peringatan keras. Kami tidak ingin DKPP kehilangan wibawa sebagai lembaga etik karena kompromi politik,” tegas Fahrizal.

Reporter: Ki Medi

Editor: rso