PWI Pusat Mantapkan Program Rumah Pertama Wartawan, Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan

Jakarta (KM) — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan akses hunian terjangkau bagi pekerja media. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi program kepemilikan rumah subsidi yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Amy Atmanto, serta jajaran pengurus PWI Pusat. Ratusan pengurus PWI daerah juga mengikuti acara secara daring.

Dari unsur pemerintah, hadir perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tapera serta Bank BTN sebagai mitra penyalur KPR subsidi. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PWI Pusat dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan untuk tahun 2026.

“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk meredam kritik, melainkan untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Maruarar.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, memaparkan dua skema utama pembiayaan yang dapat diakses wartawan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Tapera. Ia menuturkan, pemerintah berupaya memastikan pembiayaan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti wartawan.

“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” kata Sid. Ia mendorong wartawan anggota PWI untuk segera memeriksa ketersediaan proyek rumah subsidi di daerah masing-masing melalui situs sikumbang.tapera.go.id.

Perwakilan Bank BTN, Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division, Heri Purnomo, menegaskan pihaknya siap memberikan akses KPR seluas-luasnya bagi wartawan.

“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Insya Allah BTN adalah bank yang tidak memilih profesi,” ujarnya.

Heri menilai skema subsidi pemerintah merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini kerap sulit mengakses pembiayaan komersial. “KPR subsidi adalah bukti bahwa negara hadir bagi profesi yang menjalankan fungsi kontrol publik,” katanya.

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan mitra pelaksana. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi wartawan di seluruh Indonesia.

“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN memberi harapan nyata bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI, Amy Atmanto, menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah, peningkatan kesejahteraan wartawan menjadi program prioritas organisasi. PWI bersama Tapera juga akan membentuk tim koordinasi untuk memastikan proses pengajuan rumah subsidi berjalan tanpa hambatan administratif.

“Agar wartawan di seluruh daerah dapat mengakses program ini secara optimal,” kata Amy.

Reporter: Gats