BEM UMBARA Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi

Bogor (KM)— Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (BEM UMBARA) menyatakan sikap tegas menolak wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan pengalihannya menjadi dipilih oleh DPRD. Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis pada Selasa (30/12/2025).

Presiden Mahasiswa BEM UMBARA, Muhamad Afif Zaelani, menilai wacana tersebut mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat. Menurut dia, negara seharusnya memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat, bukan justru membuka agenda politik yang berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat.

“Di tengah tekanan ekonomi rumah tangga, ketimpangan pembangunan daerah, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan akses pendidikan dan kesehatan, wacana ini justru menunjukkan fokus yang keliru,” kata Afif dalam pernyataan tertulisnya.

BEM UMBARA juga menyoroti berbagai persoalan di tingkat daerah, seperti belum meratanya pelayanan publik, konflik agraria, kerusakan lingkungan, pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum transparan, serta minimnya keberpihakan kebijakan kepada kelompok rentan. Menurut mereka, persoalan tersebut membutuhkan kepemimpinan daerah yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat.

Pengalihan mekanisme Pilkada kepada DPRD dinilai berisiko mempersempit partisipasi publik dan memperkuat politik elite. BEM UMBARA menilai fungsi representasi DPRD sendiri masih kerap dipertanyakan, sehingga penyerahan sepenuhnya pemilihan kepala daerah kepada lembaga tersebut berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan, BEM UMBARA menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Mereka menilai hak politik rakyat tidak boleh dikorbankan, terlebih di tengah masih maraknya pemborosan anggaran dan lemahnya pengawasan keuangan negara.

“Demokrasi bukan beban, melainkan fondasi agar kekuasaan berjalan secara bertanggung jawab,” ujar Afif.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM UMBARA menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD, mendesak pemerintah dan DPR RI agar lebih peka terhadap isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, serta menuntut penguatan demokrasi yang bersifat substansial.

BEM UMBARA juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk terus mengawal arah kebijakan demokrasi di Indonesia. “Demokrasi bukan masalah bangsa. Masalah bangsa adalah ketika demokrasi diabaikan,” kata Afif.

Reporter: mos