Wali Kota Bogor Jadi Narasumber Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 di Milan, Italia

Bogor (KM) – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim diundang menjadi narasumber pada acara Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang berlangsung di Universitas Milan, Italia. Forum internasional tersebut menjadi wadah pertemuan bagi para pemimpin kota dari berbagai negara untuk membahas isu strategis mengenai ketahanan pangan, sistem pangan berkelanjutan dan program makanan bergizi di sekolah (School Meals Program/MBG).

Wali Kota Bogor diundang dengan semua akomodasi, tiket pesawat pulang-pergi, dan uang harian, ditanggung 100% oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) sesuai surat Country Director GAIN Indonesia Nomor : 39/GAIN/VIII/2025 perihal : Dukungan logistik perjalanan Wali Kota Bogor untuk menghadiri Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global Forum.

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) adalah aliansi global yang didirikan pada tahun 2002 untuk mengatasi penderitaan akibat kekurangan gizi. Organisasi nirlaba ini bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mengubah sistem pangan agar lebih banyak orang, terutama yang paling rentan, memiliki akses terhadap makanan bergizi. GAIN bertujuan menciptakan dunia tanpa malnutrisi melalui kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan gizi.

Salah satu inisitifnya adalah bekerja pada program-program seperti meningkatkan gizi ibu dan anak, gizi remaja, dan memastikan keamanan pangan di berbagai komunitas dan sistem pangan.

Namun disayangkan,walikota bogor membawa rombongan yaitu 2 kepala dinas dan 1 direksi Perumda,dan diakui oleh salah satu kabid dari dinas tersebut bahwa rombongan walikota terserbut memakai anggara APBD.dan atau sumber dari BUMD. juga informasi bahwa rombongan bukan hanya ke itali tetapi juga ke Belanda juga terucap dari salah seorang kabid di Dinas tersebut.

Aktivis 98, Rizky mengatakan Ada hal yang bisa kita pertanyakan sebagai orang yang berkontribusi kepada negara, tentunya ini harus berkolerasi dengan program negara efisiensi terkait biaya. Sementara apabila dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh pengundang serta pemberian izin kementrian dalam negri untuk berangkat mungkin banyak diantara kita berpikir bahwa memang Walikota Bogor penting untuk datang ke forum tersebut.

“Secara singkat pikiran kita menyimpulkan keren juga walikota kita berangkat ke forum internasional tanpa harus mengeluarkan uang karena semua biaya ditanggung oleh penyelenggara acara, ditambah kita semua tau kalau di forum tersebut beranggotakan beberapa kepala daerah dari sekitar 19 kota di Indonesia. Artinya untuk pembahasan di Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang berlangsung di Universitas Milan, Italia bapak Dedie A. Rachim adalah yang terbaik untuk mewakili anggota yang lain”. ujarnya.

“Baik itu secara kebijakan sebagai walikota maupun penguasaan materi isyu yang dibahas. Akhirnya Sebagian kita akan mendapatkan urgensitas bapak Dedie A. Rachim sebagai narasumber Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang menjabat walikota Bogor uantuk datang ke forum tersebut.”

“Urgensitas yang melekat pada narasumber tidak kemudian berlaku kepada orang selain narasumber yang berangkat ke di Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang berlangsung di Universitas Milan, Italia. Berdasarkan pemberitaan media kita mendapatkan informasi bahwa bapak Dedie A. rachiem turut didampingi oleh 2 orang kepala dinas beserta 1 orang dari Perumda untuk turut mengikuti perjalanan serta hadir di forum tersebut. Kejadian ini sangat bertolak belakang dengan berangkatnya bapak Dedi A. Rachiem sebagai narasumber yang membicarakan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan justru membuat kebijakan yang berpotensi terpakainya uang kas daerah untuk membiayai tim- nya”. paparnya.

“Dari sisi pembiayaan pasti banyak pilihan kebijakan lain untuk mendukung urban food policy sesuai judul forum. Misalnya membuat penelitian bersama akademisi, pelaku & pemerhati bagaimana mewujudkan bank pangan di setiap kelurahan dengan segala instrumennya sehingga menciptakan ruang ekonomi yang akhirnya bisa berkelanjutan. Dengan pemahaman sederhana bahwa ketahanan pangan itu harus tersedia & mudah diakses.
Pembiayaan kegiatan tersebut derajat nya jauh lebih prioritas dibandingkan dengan membiayai berangkatnya pendamping atau apalah itu sebutannya.
Selain itu dari sisi efisiensi yang mana ini sangat berlaku pada Masyarakat, ini sangat tidak efisien. Salah satu alasannya adalah yang tadinya bapak Dedie A. Rachiem sebagai narasumber dibiayai penuh sehingga tidak perlunya negara mengeluarkan biaya, justru yang terjadi terpakainya uang daerah untuk membiayai beberapa personil untuk menemani perjalanan serta hadir di forum tersebut,” paparnya

“Harga yang sangat mahal untuk mendapatkan 1 tiket gratis tapi kita harus membeli 3 tiket. Atas rangkaian kegiatan bapak Dedie A. Rachiem sebagai narasumber di Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang berlangsung di Universitas Milan, Italia, sebagai Walikota Bogor yang mana itu jabatan yang melekat pada saat hadir sebagai narasumber dapat menjelaskan kegiatan tersebut secara transparan & akuntabel”.

“Sebagai pemangku jabatan atas hasil pemilu walikota Bogor juga wajib menjelaskan secara proporsional dengan bahasa yang ringan kepada masyarakat kota Bogor, jadi sekali lagi jangan ada bahasa sudah sesuai dengan administrasi saja alasannya. Masyarakat butuh transparansi terkait keluarnya kebijakan tersebut sehingga terpakainya uang masyarakat untuk membiayai itu serta sepenting itu kah mereka ikut berangkat. Ini adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban moril pada saat duduk sebagai Walikota Bogor, simbol jabatan tertinggi kepercayaan rakyatnya”.

“Bagi produk pemilu yang berfungsi sebagai pengawasan juga harus memberikan ruang Walikota Bogor untuk memberikan penjelasan berdasarkan administrasi negara, dokumen serta kebijakan yang akuntabel. Dengan demikian kredibilitas serta keberpihakan kebijakan Walikota Bogor bisa dipertanggung jawabkan,”tambahnya.

“Dengan demikian kita sedang sama-sama menjalankan komunikasi yang baik terkait kebijakan. Atas terungkapnya kebenaran apabila ada penjelasan terkait kegiatan di Italia kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan apabila terungkap kebijakan yang salah kami hanya menuntut pengakuan serta pertobatan,” pungkasnya.

Reporter: Ki Medi