Soeharto: Sebuah Warisan yang Kontroversial, Penyematan Gelar Pahlawan Layak Dipertimbangkan

Oleh : Hero Akbar, N. /Moses)*

(KM) – Mantan Presiden ke dua RI, H.M. Soeharto adalah sosok yang kompleks. Kepemimpinannya selama 32 tahun menuai beragam cerita. Kontribusinya yang signifikan bagi pembangunan Indonesia tak membuatnya langsung dianggap layak mendapat gelar pahlawan nasional karena kritikan tajam atas pelanggaran HAM dan otoritarianisme yang terjadi selama masa kepemimpinannya.

Pendapat tentang dirinya terbagi, ada yang menghargai jasanya dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, namun ada juga yang mengkritik tindakannya yang mengekang kebebasan.

Menurut Fadli Zon, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Soeharto telah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional karena jasanya dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Pembebasan Irian Barat.

Dalam beberapa pemberitaan media, Fadli Zon menyebutkan, bahwa nama Soeharto telah melewati proses pengkajian berjenjang dari pemerintah daerah hingga tingkat pusat sebelum diusulkan sebagai calon pahlawan nasional. Namun, keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

Layak tidaknya Soeharto mendapatkan gelar pahlawan tergantung pada perspektif tentang jasa-jasa dan kontroversi yang menyelimuti masa pemerintahannya.

Apakah jasa-jasanya dalam pembangunan dan perjuangan kemerdekaan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan? Atau sebaliknya? karena setiap orang mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini.

Fadli Zon sendiri menegaskan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan ini berasal dari masyarakat dan telah memenuhi syarat yang ditentukan. Namun, pemerintah juga menerima semua masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Saya pribadi melihat Soeharto adalah sosok yang meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Indonesia. Kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik pada masa pemerintahannya tidak dapat disangkal, meski tindakannya yang otoritarian dan jejak pelanggaran HAM juga tidak dapat diabaikan.

Pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto adalah keputusan yang kompleks, yang harus mempertimbangkan berbagai aspek dan perspektif.

Sebagai bangsa, kita harus belajar dari sejarah dan menghargai kontribusi yang nyata masih dirasakan hingga kini.

Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto harus berdasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan adil, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

)* penulis adalah Aktivis sosial Bogor Raya, Pendiri dan Pemimpin Redaksi Media Kupas Merdeka