Podcast Bongkar Abis Soroti Polemik Bandara di Morowali dan Dugaan “Negara dalam Negara”

JAKARTA (KM) — Dialog dalam podcast Bongkar Abis kembali menyoroti dinamika polemik pengelolaan kawasan industri Morowali, menyusul kabar operasi gabungan TNI dan Kejaksaan di kawasan tersebut. Dalam episode terbaru Kamis (27/11/2025), budayawan Eros Jarot, pengamat ekonomi Antoni Budiawan, dan host Lukas Luarso membahas isu yang mereka nilai sebagai “anomali dalam tata kelola negara.”

Lukas membuka diskusi dengan mempertanyakan alasan aparat TNI dan Kejaksaan melakukan operasi tanpa melibatkan kepolisian. Ia menilai munculnya pernyataan resmi Menteri Pertahanan mengenai adanya indikasi “negara dalam negara” di kawasan bandara industri Morowali menambah kompleksitas persoalan.

Antoni Budiawan menjelaskan bahwa di Morowali terdapat dua bandara: satu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan, satu lagi berada di bawah pengelolaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Keduanya berstatus bandara domestik.

Menurut Antoni, seluruh bandara tetap berada di bawah regulasi Kemenhub dan seharusnya tidak dapat dioperasikan secara tertutup. Ia menilai jika benar ada pelanggaran penggunaan bandara, hal itu sulit terjadi tanpa sepengetahuan otoritas penerbangan.

Eros Jarot menilai persoalan ini menunjukkan adanya “pembiaran selama bertahun-tahun.” Ia mempertanyakan bagaimana fasilitas sebesar bandara dapat beroperasi tanpa pengawasan ketat negara.

“Kok baru sekarang? Ini kan berarti ada pembiaran,” ujar Eros dalam podcast.

Eros dan Antoni sama-sama menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas potensi pelanggaran mekanisme penerbangan dan tata kelola kawasan industri.

Para pembicara juga menyinggung dugaan keterhubungan polemik Morowali dengan isu politik lain, seperti polemik ijazah Presiden Joko Widodo, polemik rehabilitasi kasus ASDP, serta penanganan perkara BTS dan dugaan praktik judi online. Mereka menilai rangkaian isu itu memperlihatkan pola masalah tata kelola.

Antoni menyebut istilah “deep state” sebagai bentuk kekhawatiran akan adanya struktur kekuasaan informal yang disebut masih memengaruhi kebijakan negara. Para pembicara menekankan bahwa hal ini masih dalam ranah analisis dan tidak memiliki verifikasi formal.

Menutup diskusi, Eros dan Antoni menilai perlunya pemerintah memastikan transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait kewenangan dan alur komando dalam operasi aparat negara. Mereka juga mengingatkan agar polemik ini tidak dipersempit menjadi sentimen politik semata.

“Ini persoalan publik. Pengelolaan negara harus berbasis hukum dan moral yang jelas,” ujar Eros.

Reporter: rso