Mahamuda Desak DPP Golkar Evaluasi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Bekasi (KM) — Sekretaris Jenderal Mahamuda, Jaelani Nurseha, meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar segera turun tangan mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ia menilai pimpinan dewan dari Partai Golkar tersebut telah mengabaikan AD/ART serta Peraturan Organisasi partai dalam pengambilan sejumlah kebijakan politik di daerah.

Jaelani menyebut pelanggaran terhadap aturan internal tidak hanya mencerminkan ketidakdisiplinan kader, tetapi juga berpotensi merusak citra Partai Golkar di hadapan publik.

“Golkar adalah partai besar dengan tradisi kepemimpinan kuat. Jika Ketua DPRD saja tidak taat pada AD/ART, itu ancaman serius bagi marwah organisasi,” kata Jaelani.

Ia menilai terdapat pola keputusan Ketua DPRD yang dianggap tidak sejalan dengan mekanisme partai, mulai dari penentuan kebijakan hingga hubungan politik dengan eksekutif daerah. Karena itu, ia meminta DPP Golkar tidak membiarkan pelanggaran disiplin organisasi terus terjadi.

“Kami mendesak Ketua Umum DPP Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti melanggar, jabatan Ketua DPRD Bekasi harus dicopot. Jabatan publik tidak boleh dikelola dengan cara yang bertentangan dengan aturan partai,” tegasnya.

Jaelani mengingatkan bahwa pembiaran pelanggaran AD/ART dapat memicu melemahnya soliditas partai dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Ketika kader di posisi strategis tidak mematuhi aturan, itu memberi contoh buruk bagi struktur di bawahnya. Wibawa partai bisa runtuh bila tidak ada tindakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahamuda memberi batas waktu bagi DPP Golkar untuk mengambil keputusan. Jika tidak ada sikap resmi, Jaelani menyatakan pihaknya siap menggelar aksi.

“Kami menunggu tindakan dari DPP. Jika tidak ada langkah tegas, minggu depan kami bersama masyarakat dan kader Mahamuda akan mendatangi Kantor DPP Golkar di Jakarta untuk menuntut penegakan aturan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya menjaga moral organisasi dan disiplin kader.

“Restorasi moral dan disiplin adalah kunci. Kader harus bekerja untuk rakyat, tetapi tetap mengikuti aturan organisasi,” pungkas Jaelani.(“)