Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Dampak Penutupan Tambang di Cigudeg, Doni: Ekonomi Lokal Akan Semakin Terpuruk

BOGOR (KM) – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak penutupan sementara aktivitas pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin (3/10).

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, puluhan warga, serta sejumlah perwakilan perusahaan tambang di wilayah setempat. Dalam pertemuan itu, para anggota dewan mendengarkan langsung keluhan masyarakat terdampak.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi warga dan pelaku usaha terkait dampak penutupan sementara tambang.

“Kami ingin mendengarkan langsung kondisi masyarakat yang terdampak kebijakan penutupan pertambangan sementara oleh Pemprov Jabar. Kami juga berdialog dengan beberapa perwakilan perusahaan untuk mengetahui dampak yang mereka rasakan,” ujar Doni, Senin (3/11).

Doni menilai, Gubernur Jawa Barat perlu segera mengambil langkah kebijakan guna meringankan beban masyarakat.

“Dampak penutupan tambang ini sangat berat. Warga mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak. Banyak yang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi lokal semakin terpuruk. Kami berharap gubernur segera mengambil kebijakan yang tepat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldy Danar Priambono, menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan masyarakat terkait dampak kebijakan penutupan tambang di Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin.

“Sesuai dengan tugas kami di bidang pengawasan infrastruktur, kami turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut,” jelas Rizaldy.

Ia menambahkan, selain masyarakat terdampak langsung, para pedagang di sekitar kawasan tambang dan jalur pengangkutan juga mengalami penurunan pendapatan.

“Aspirasi masyarakat pada dasarnya sama, mereka berharap aktivitas pertambangan bisa segera dibuka kembali,” ujarnya.

Rizaldy juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penutupan tambang agar dampaknya tidak semakin meluas.

“Perusahaan mungkin masih mampu menggaji karyawan dalam satu atau dua bulan pertama, tapi jika berlarut-larut, risiko PHK akan meningkat. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemprov untuk mengevaluasi kebijakan yang ada,” pungkasnya.

Repoter: Setiawan