Aktivis Bogor Nilai Lawatan Tiga Pejabat Pemkot ke Italia Diduga Salahi Aturan dan Terindikasi Gratifikasi

BOGOR (KM) – Tiga Pejabat Pemkot Bogor yang bepergian ke Italia diduga tanpa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang jelas, sehingga terindikasi Gratifikasi dan Penyalahgunaan APBD.

Aktivis Kota Bogor Itfan Yoga mengatakan, bahwa keberangkatan rombongan Wali Kota Bogor yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Kepala Bapperida Kota Bogor, dan Dirut PDAM kota Bogor harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pihaknya pun menduga, berdasarkan kajian dan advokasi lapangan, keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor ke luar negeri tersebut melanggar prosedur dan aturan yang berlaku.

“Di mana Kunjungan tersebut kami nilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD, yang secara tegas mengimbau agar pemerintah daerah melakukan penghematan dan menghindari kegiatan nonprioritas, termasuk perjalanan luar negeri,” paparnya.

“Berdasarkan hasil kajian dan advokasi kami, ketiga pejabat tersebut telah melanggar aturan dalam proses pemberangkatan bahkan sampai kembali ke Kota Bogor. yang mana kami menduga tidak memiliki Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang jelas, sehingga terindikasi Gratifikasi ataupun KKN,” jelasnya.

“Saya juga menyoroti inkonsistensi pernyataan pejabat Pemkot Bogor terkait sumber pendanaan keberangkatan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian, sempat menyatakan bahwa biaya keberangkatan rombongan disponsori oleh salah satu organisasi. Namun, tak lama kemudian, Kabid yang sama menyebutkan bahwa dana keberangkatan tersebut justru berasal dari APBD Kota Bogor,” ulasnya.

“Pernyataan yang berubah-ubah menunjukkan ketidakjelasan prosedur dan lemahnya transparansi anggaran. Publik berhak mengetahui sumber pendanaan yang digunakan dalam setiap kegiatan pejabat daerah, apalagi jika bersumber dari uang rakyat,” tegasnya lagi.

Pihaknya pun mempertanyakan keikutsertaan Direktur Utama PDAM Kota Bogor dalam kunjungan tersebut.

“Berdasarkan informasi, Dirut PDAM seharusnya dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Belanda, namun justru ikut dalam rombongan yang berangkat ke Italia. Kami menilai hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam perencanaan dan relevansi kegiatan, yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.

Reporter: Ki Medi
Editor: Drajat