Merasa Difitnah dan Dicemarkan Nama Baiknya Oleh Lurah Mujahidin, Ketua LPM Jatijajar Layangkan Somasi

DEPOK (KM) – Ketua LPM Kelurahan Jatijajar, Usman SE, menyatakan keberatan dan kesal atas pernyataan Lurah Jatijajar, Mujahidin, yang menyebut dirinya sebagai dalang dibalik isu pemotongan honor pegawai. Pernyataan Mujahidin tersebut dimuat disebuah media online pada Kamis (14/8/2025).

Dalam pemberitaan tersebut, Mujahidin menduga tuduhan pemotongan honor tersebut dipicu oleh sentimen politik seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bernama Usman sebagai dalang dibalik isu tersebut.

Atas tuduhan tersebut, Usman yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, langsung melayangkan somasi resmi kepada Mujahidin pada tgl 28 Agustus 2025 untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut sekaligus menuntut permohonan maaf Mujahidin secara terbuka.

Dalam somasi tersebut, Usman menyebut beberapa pasal yang berpotensi menjerat Mujahidin, ia pun menegaskan akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika kepala kelurahan Jatijajar itu tidak merespon baik somasinya dalam jangka waktu yang diminta Usman.

“Iya bang, somasi sudah dikirim pada Jumat (29/8), Saya tunggu respon baiknya,” tegas Usman saat diwawancara KM (31/8).

Lebih lanjut Usman menyebutkan, bahwa apa yang disampaikan Mujahidin dalam pemberitaan media juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Usman, ketidakharmonisan dirinya dengan Mujahidin sudah berlangsung lama, yakni sejak Mujahidin menjabat Lurah Jatijajar pada 2022.

“Jadi ini tidak ada kaitannya dengan soal keki dalam urusan beda pilihan politik antara paslon 01 dan 02 pada pilkada lalu, itu sih bisa bisaan dia saja, toh faktanya di Kelurahan Jatijajar ini yang menang itu dari paslon 01,” ungkap Usman.

Ia menambahkan, banyak persoalan lain juga yang dilakukan lurah, di mana pihak lurah dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan banyak yang dilakukan tanpa prosedur, salah satu contohnya adalah “Pagelaran Depok Keren”, yang menurut aturan seharusnya menggunakan EO tapi tidak dilakukan, dan yang mengerjakan adalah karang taruna dan kader, bahkan ironisnya kata Usman, kader karang taruna pun tidak diberikan upah.

“Saya sudah tegur itu karena tupoksi saya sebagai mitra dan pengawas kelurahan, tapi dia tidak mau dan marah, padahal menggunakan anggaran LPM dari APBD, belum lagi yang terkait demgan pekerjaan Taman Bacaan di beberapa RW,” terang Usman.

“Jadi saya tegaskan kembali, bahwa terkait isu pemotongan honor itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan saya, karena isu itu memang sudah tersebar ke mana-mana, jadi intinya saya tidak merasa menyebarkan isu itu,” pungkasnya.

Sebagaimana yang diberitakan di salah satu media online, Lurah Jatijajar, Mujahidin, memberikan klarifikasi tajam terkait adanya tuduhan pemotongan honor 4 pegawai honorer yang beredar di media sosial.

Dalam pernyataannya, Mujahidin membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa isu itu sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baiknya.

Reporter: Drajat