Aliansi Kaypang Bogor Gelar Demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Bogor Barat Terkait KKN

Bogor (KM) – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kaypang Bogor (AKB) pada Kamis (14/08/2025) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait proyek pemeliharaan gedung dan bangunan di wilayah Kecamatan Bogor Barat.

Dalam aksinya, massa aksi menyoroti proyek Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri Gunung Batu – UMPEG yang dikerjakan oleh CV Langgeng Mulyo dengan anggaran mencapai Rp198.660.289,15 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun 2025. Menurut massa aksi, nilai anggaran tersebut patut dipertanyakan karena terdapat dugaan kejanggalan pada volume pekerjaan di lapangan, bahkan ada pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu diperbaiki namun tetap dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu, massa juga menuding adanya dugaan praktik monopoli proyek yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bogor Barat serta pengelolaan sarana dan prasarana (Sapras) yang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Hal ini dianggap telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam orasinya, perwakilan AKB menegaskan, “Kami sangat menolak segala bentuk penguasaan proyek hanya kepada satu pihak atau politisi tertentu. Pemerintah harus membuka akses informasi publik agar rakyat tahu ke mana uang mereka digunakan.”
Melalui aksi tersebut, Aliansi Kaypang Bogor (AKB) menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk membuka akses informasi terkait lelang maupun penunjukan langsung proyek agar tidak terjadi praktik monopoli.

2. Meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan investigasi independen terkait dugaan monopoli proyek dan permainan anggaran dan permainan anggaran dalam proyek pemeliharaan gedung dan bangunan di Kecamatan Bogor Barat.

3. Mendesak pihak Kecamatan Bogor Barat mempublikasikan secara terbuka seluruh rincian anggaran sarana dan prasarana.

Aksi yang dilakukan puluhan massa AKB ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral warga dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kota Bogor.

Mereka menegaskan, apabila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, maka aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.

Reporter: Ki Medi