Pemuda Bogor Bersatu (PBB) Bersama Warga Sekitar Gelar Aksi di Depan Lokasi Pembangunan SIG Tower

BOGOR (KM) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Pemuda Bogor Bersatu (PBB) bersama warga sekitar melakukan aksi demonstrasi di depan lokasi pembangunan SIG Tower yang berlokasi di RT 02 RW 10, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada hari Selasa (16/7).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penerbitan Izin Pembangunan Gedung (PBG) oleh PT. SIG Tower.
Dalam orasinya, Ketua PBB, Alvian, menyampaikan bahwa aksi ini dilandasi oleh semangat konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, PBB juga merujuk pada regulasi teknis seperti PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Bangunan Gedung, serta Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Spanduk demo warga di depan SIG Tower di Tanah Sareal, Bogor

Berdasarkan hasil investigasi dan advokasi lapangan, PBB menemukan indikasi kuat bahwa penerbitan PBG dengan nomor SK-PBG-327106-19062025-002 mengandung cacat prosedural. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah minimnya pelibatan masyarakat sekitar dalam proses penyusunan dokumen lingkungan.

“Ini adalah bentuk kekecewaan kita sebagai masyarakat Bogor, karena warga selalu dikesampingkan.
Padahal dampak langsung dari pembangunan ini pertama-tama dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujar Alvian dalam keterangannya di lokasi aksi.

Selain itu, proyek SIG Tower juga disinyalir telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. PBB mencatat salah satu insiden yang terjadi pada 9 Juli 2025, di mana sebuah gapura lingkungan rubuh akibat aktivitas alat berat dari proyek pembangunan.

“Jika benar dugaan ini, maka ini bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi kejahatan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Alvian.

Menutup aksinya, PBB menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak agar penegak hukum dan Pemerintah Kota Bogor segera mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang terlibat, serta menjamin proses pembangunan di kota Bogor berlangsung secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Reporter: Ki Medi