PWI Bekasi Raya Gagas Diskusi Strategis: Mengelola Identitas dan Mobilitas di Tengah Arus Globalisasi

BEKASI (KM) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menunjukkan kiprahnya sebagai mitra strategis pemerintah dalam isu-isu kebangsaan melalui gelaran diskusi media bertajuk “Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi” pada Jumat (13/06/2025), bertempat di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Margajaya, Kota Bekasi.

Diskusi menghadirkan dua narasumber utama dari institusi kunci yang mengelola data kependudukan dan pergerakan warga, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Soesilo Sumedi, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP, M.Si. Acara berlangsung interaktif dan diikuti oleh puluhan jurnalis anggota PWI, akademisi, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menekankan pentingnya sinergi yang konstruktif antara media dan instansi pemerintahan, terutama di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Ia menyatakan bahwa globalisasi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan budaya, namun juga pada identitas warga dan mobilitas penduduk.

“Bekasi sebagai kota penyangga ibu kota menjadi titik strategis pergerakan masyarakat, mulai dari penduduk lokal, pendatang, hingga warga negara asing. Dalam konteks ini, peran media tidak sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi serta mengedukasi publik tentang pentingnya identitas legal dan keteraturan administrasi,” ujar Ade.

Sementara itu, Soesilo Sumedi dalam presentasinya memaparkan bahwa tren keluar-masuk warga negara asing (WNA) di Kota Bekasi semakin meningkat, seiring berkembangnya kawasan industri dan hunian. Menurutnya, pengawasan terhadap keberadaan WNA diperketat, di antaranya melalui kerja sama dengan aparat setempat dan pelibatan masyarakat.

“Pengawasan terhadap WNA tidak bisa hanya dibebankan pada imigrasi. Diperlukan partisipasi aktif RT/RW, lurah, dan tentu saja media untuk mencegah pelanggaran izin tinggal maupun potensi gangguan keamanan,” tegas Soesilo.

Adapun Dr. Taufiq Rachmat Hidayat menyoroti transformasi digital dalam layanan kependudukan. Ia menekankan pentingnya percepatan pelayanan dokumen, keamanan data pribadi, serta perlindungan hak-hak warga yang melekat pada identitas kependudukan.

“KTP dan KK bukan sekadar dokumen, tapi akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak politik. Di era digital, kita harus pastikan data penduduk dikelola dengan aman dan akurat,” jelas Taufiq.

Diskusi yang dimoderatori langsung oleh Ade Muksin, S.H. berlangsung antusias. Peserta banyak menyoroti isu seperti praktik pemalsuan identitas, data ganda, hingga WNA yang bekerja tanpa izin. Baik pihak Imigrasi maupun Disdukcapil menyatakan kesiapan mereka untuk membuka akses pelaporan, mempercepat layanan, dan menjalin kemitraan dengan media dalam rangka edukasi publik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program PWI Bekasi Raya dalam memperkuat peran jurnalis sebagai elemen strategis pembangunan daerah. Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk membentuk forum koordinasi antara media dan pemerintah, guna menjaga keteraturan dan ketertiban dalam isu identitas serta mobilitas masyarakat (*)