Nadiem Makarim Memenuhi Panggilan Kejagung Soal Kasus Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp 9,9 triliun

Jakarta (KM) – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, Nadiem yang mengenakan kacamata dan batik berwarna krem dipadu celana bahan tiba di lokasi sekitar pukul 09.09 WIB. Ia membawa tas jinjing hitam di tangan kanannya dan didampingi sejumlah kuasa hukum. Petugas keamanan Kejagung turut mengantarnya masuk ke dalam gedung.

Saat tiba, Nadiem belum memberikan keterangan kepada awak media. Ia hanya mengangguk ketika ditanya soal barang yang dibawa untuk proses pemeriksaan. Isi tas jinjing hitam tersebut pun masih menjadi misteri.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas Nadiem sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang terjadi saat dirinya menjabat Mendikbudristek periode 2019–2024.

“Saudara Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan mulai pukul 9,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (23/6/2025).

Harli menyampaikan harapan agar Nadiem kooperatif dan hadir sesuai jadwal penyidik.

“Nanti kita berharap supaya yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata dia.

Kapuspenkum Harli Siregar saat wawancarai awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (20/6/2025)

Ia menambahkan, dalam pemeriksaan ini penyidik akan mendalami peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan Nadiem terhadap proyek pengadaan Chromebook.

“Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Nadiem) terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini,” kata Harli.

Kejagung menduga korupsi pengadaan Chromebook terjadi selama masa jabatan Nadiem. Penyidik ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan Nadiem dalam proyek senilai Rp9,98 triliun tersebut. Dari total itu, Rp3,58 triliun bersumber dari anggaran bantuan TIK tahun 2020–2022, dan Rp6,39 triliun berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, Rp9,98 T. Sehingga sangat-sangat beralasan bagi penyidik memanggil dan menghadirkan yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan,” tegas Harli.

Kejagung telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di tingkat SD hingga SMA.

Namun, uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom pada 2018–2019 menemukan berbagai kendala, terutama ketergantungan pada koneksi internet yang stabil—yang belum merata di seluruh Indonesia.

Kajian awal Tim Teknis Perencanaan Pengadaan TIK melalui dokumen “Buku Putih” justru merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Namun, pelaksanaannya beralih ke ChromeOS/Chromebook, yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dari hasil keterangan saksi dan dokumen yang telah dikumpulkan, penyidik menemukan indikasi adanya permufakatan jahat. Tim teknis diduga diarahkan untuk menyusun kajian teknis yang mengunggulkan Chromebook.

Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, memastikan bahwa kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Akan hadir,” kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/6/2025).

Sikap ini sejalan dengan pernyataan Nadiem dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Ia menyatakan akan kooperatif demi menjaga kepercayaan publik.

“Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” kata Nadiem.

Reporter: ****Rwn